Mengapa Prabowo Tunjuk Wakil Menteri Jadi Komisaris BUMN?

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk wakil menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dasco mengatakan para wakil menteri yang ditunjuk sebagai komisaris perusahaan pelat merah sebagai perpanjangan tangan Presiden.

“Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” kata Dasco saat Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra ini mengatakan, para wakil menteri yang ditunjuk komisaris memang dimaksudkan tidak mendapatkan tantiem. “Mereka hanya kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah,” katanya. 

Menurut dia, kebijakan Prabowo menghapus tantiem untuk dewan direksi dan komisaris BUMN bisa menghemat keuangan pelat merah hingga belasan triliun.

“Memang tantiemnya ditiadakan dan itu kalau saya tidak salah ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” kata Dasco.

Tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka. Pemberian tantiem biasanya didasarkan pada persentase tertentu dari laba bersih perusahaan dan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Dasco mengatakan kebijakan menghapus tantiem sudah disampaikan sebulan lalu. Langkah ini bersamaan dengan pengurangan separuh lebih komisaris di BUMN. Menurut dia, penghapusan jumlah komisaris dan tantiem diharapkan menambah efektivitas BUMN. 

Dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI, Prabowo menyampaikan alasan menghapus tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN. Dia menyebut ada perusahaan BUMN yang merugi karena pengelolaan tidak masuk akal. Usut punya usut, Prabowo menemukan ada komisaris perusahaan pelat merah yang hanya rapat sebulan sekali, tetapi mendapatkan tantiem sampai Rp 40 miliar.

"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun," kata Prabowo dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus 2025.

Selain itu, Prabowo menilai banyak perusahaan BUMN memiliki terlalu banyak komisaris. Prabowo pun meminta Badan Pengelola Investasi Danantara agar komisaris BUMN dikurangi dengan maksimal hanya bisa memiliki 6 komisaris. "Kalau bisa, cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem," kata dia. 

Kepala negara memerintahkan komisaris untuk bisa memberikan keuntungan perusahaan. Dia tidak mau ada keuntungan yang akal-akalan. "Untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan," ujar dia. 

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga bilang bila ada komisaris dan direksi yang keberatan, bisa mengundurkan diri. Dewan komisaris BUMN beserta anak usahanya kini tidak lagi diizinkan menerima tantiem dan berbagai bentuk insentif lainnya. Sebaliknya, dewan direksi tetap dapat memperoleh hak tersebut sesuai kebijakan yang berlaku.

Ketentuan ini ditetapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui surat resmi bernomor S-063/DI-BP/VII/2025. Surat tertanggal 30 Juli 2025 tersebut ditandatangani oleh Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

Rosan Perkasa Roeslani mengatakan BUMN bisa menghemat Rp 8 triliun jika menerapkan kebijakan berkaitan pemberian tantiem bagi anggota dewan komisaris BUMN.

"Penghematannya itu conservatively sekitar Rp 8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kami bikin lengkap," kata Rosan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.

Sejumlah petinggi partai politik pendukung Prabowo Subianto yang mengetahui proses penempatan para wakil menteri menyatakan Presiden ingin memberi "suplemen" tambahan kepada anak buahnya. Sebab, gaji wakil menteri atau wakil kepala badan hanya belasan juta rupiah per bulan.

Meski mendapat fasilitas tambahan, seperti jaminan kesehatan, transportasi, dan rumah dinas, tetapi banyak wakil menteri belum menerima gaji setelah dilantik. Sejumlah wakil menteri juga belum mendapatkan dana operasional untuk menunjang tugas mereka. Kondisi itu terutama menimpa wakil menteri yang bertugas di lembaga baru atau yang terkena pemisahan. 

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo tak membantah ataupun membenarkan kabar tentang pendapatan dan fasilitas yang diterima. "Besar atau kecil itu relatif. Kita perlu bersyukur," ucapnya saat dihubungi Tempo pada Kamis, 31 Juli 2025.

Sedangkan Wakil Kepala II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Iwan Sumule Kamal membenarkan kabar belum menerima gaji sejak dilantik. Namun ia membantah informasi bahwa pemberian posisi komisaris BUMN bertujuan menambal isi rekeningnya. Iwan mengaku telah menerima dana operasional menteri sebesar Rp 200 juta sejak beberapa bulan lalu.

Komisaris PT Pupuk Indonesia itu menyebutkan dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatannya dan membantu rekan-rekannya yang masih menjadi aktivis. "Dana operasional menteri jadi dana operasional Mule," katanya diiringi tawa.

Iwan membenarkan kabar mendapat penghasilan tambahan sekitar Rp 100 juta dengan menjadi komisaris BUMN. Merujuk laporan tahunan 2024 PT Pupuk Indonesia, setiap komisaris mendapat honor dan tunjangan berbeda-beda, dari Rp 856 juta hingga Rp 2,14 miliar per tahun.

Wakil menteri merangkap jabatan ini dikritik. Sebab, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan. Putusan itu menegaskan Undang-Undang Kementerian Negara yang menyebutkan larangan rangkap jabatan menteri sebagai komisaris di BUMN atau perusahaan swasta juga berlaku kepada wakil menteri.

Hingga Juli, setidaknya ada 30 dari 55 wakil menteri Presiden Prabowo tercatat memegang jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di sejumlah perusahaan BUMN.