Kiai Ma'ruf: MUI Perlu Koreksi Pemerintah dengan Tausiyah, Bukan Nyinyiran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), KH Ma’ruf Amin menegaskan posisi MUI sebagai shadiqul hukumah (mitra pemerintah). Namun, dia menekankan bahwa kemitraan ini bukan berarti membenarkan semua kebijakan, tetapi bersikap jujur dan konstruktif.

“Kalau benar, dibenarkan. Kalau salah, disalahkan. Itulah mitra yang jujur dan tulus,” ujar Kiai Ma’ruf saat sambutan dalam puncak Milad ke-50 MUI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025) malam. 

Dia mendorong MUI untuk mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat, seperti penyediaan perumahan, penanggulangan kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut dia, hal itu sejalan dengan tugas agama dalam melindungi umat, bahkan masuk kategori fardhu kifayah dalam Islam.“Itu bagian dari perintah agama, minimal itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu harus ada yang menjalankan, kalau tidak dosa semua," jelas dia 

Namun, lanjut Kiai Ma’ruf, bila terdapat kebijakan pemerintah yang keliru, MUI tetap berkewajiban untuk melakukan koreksi dengan tausiyah, bukan dengan nyinyiran atau ujaran negatif.