Keterbatasan Lahan Jadi Kendala Program Nasional 3 Juta Rumah di Kota Yogya

Keterbatasan lahan membuat Kota Yogyakarta sulit mengakomodasi program nasional pembangunan tiga juta rumah.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan, menyebut hunian vertikal di lahan Keraton Yogyakarta atau Sultan Ground (SG) menjadi opsi paling memungkinkan.

Sigit menjelaskan, lahan kosong di Kota Yogyakarta sudah tidak tersedia untuk perumahan baru. Tingginya kepadatan penduduk menjadi kendala utama.

“Kota Jogja aja kepadatannya sudah 11.000 jiwa per kilometer. Udah nggak ada tempat lagi. Kalau mau memenuhi program 3 juta rumah lewat swasta juga, nggak ada lahan,” kata Sigit saat ditemui Pandangan Jogja, Kamis (21/8).

Dengan kondisi tersebut, menurutnya, pembangunan rumah tapak mustahil dilakukan. Pemerintah kota hanya mungkin mendorong pembangunan hunian vertikal dengan memanfaatkan lahan SG atau tanah kasultanan yang saat ini ditempati warga.

“Tanah-tanah Keraton yang sekarang dihuni warga itu mungkin nanti dimodel vertikal. Mau nggak mau kalau sudah padat ya harus vertikal, nggak bisa,” ujarnya.

Namun, Sigit menegaskan teknis kerja sama perlu dibahas lebih rinci, terutama terkait status kekancingan lahan yang digunakan warga.

“Cuma nanti tinggal kerja samanya bagaimana, kekancingannya mau seperti apa, itu nanti yang perlu dibahas lebih detail,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kuota program tiga juta rumah sebenarnya dialokasikan untuk tingkat DIY, bukan hanya Kota Yogyakarta. Karena itu, distribusinya tidak bisa merata.

“Kalau kemudian 3 juta rumah, kan jatahnya DIY, bukan pemerintah kota. Distribusinya mestinya tidak imbang. Kalau imbang ya kita mau ke mana?,” ujarnya.

Sebagai gambaran, Sigit menyebut lahan SG seluas 4.000 meter dengan sekitar 80 kekancingan bisa dikembangkan menjadi hunian vertikal. Skema pembangunan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Ya kekancingannya jangan tanah, tetapi bangunan. Pola pembangunannya bisa kerja sama dengan swasta atau CSR. Tapi yang jelas, clear dulu masalahnya,” pungkasnya.