Kerusakan Fasilitas Umum Dampak Demo di Solo Mencapai Rp 13,8 Miliar

AKSI demonstrasi yang berujung kerusuhan di Markas Brimob Batalyon C Pelopor Solo berimbas pada kerusakan beberapa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Nilai kerugian dari kerusakan tersebut diperkirakan mencapai Rp 13,8 miliar.

Kerusakan terparah pada bangunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo, Jawa Tengah, yang terbakar pada Sabtu dini hari, 30 Agustus 2025. Wali Kota Solo Respati Ardi mengungkapkan hal itu saat ditemui wartawan di Gedung Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Senin, 1 September 2025. "Data dari Pak Sekda (Sekretaris Daerah) sekitar hampir ya kurang lebih dari seluruhnya ya, CCTV, fasum, fasos, dan lain-lain, sekitarnya baru estimasi awal itu sekitar Rp 13,8 miliar," katanya.

Menurut Respati, nilai kerugian tersebut setara dengan membangun sekolah. "Kami prihatin dengan kerugian itu semoga kami bisa recovery secepatnya," ujar dia. Respati mengatakan turut memantau selama 24 jam menggunakan handy talking (HT) untuk perkembangan situasi dan kondisi di Solo bila ada aksi. Ia mengatakan telah meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk berkeliling di beberapa titik. 

"Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, dan  Kepemudaan menjaga di tugas masing-masing. Kami tetap menunjukkan, kami bekerja 24 jam untuk keamanan masyarakat. Saya juga bawa HT untuk memantau," katanya. 

Aksi demonstrasi pada Jumat hingga Sabtu itu mengakibatka ada lebih dari 20 korban yang luka-luka. Ia menyebut sebanyak delapan orang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Solo dan 19 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang.

Pada Sabtu malam lalu, Respati bersama istri dan jajaran pimpinan DPRD Kota Solo telah menjenguk sejumlah korban tersebut di RS PKU Muhammadiyah Solo. Respati memastikan Solo aman. “Tidak ada yang perlu panik,” ujar dia.

Respati menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditunjuk sebagai pusat kendali, lengkap dengan pos pengendalian, APAR, hidran, hingga mobil pemadam kebakaran yang siaga di sekitar Balai Kota dan DPRD. Pemerintah Kota Solo juga membentuk Gerakan Warga Solo (GWS), yang merupakan satuan tugas atau satgas berbasis RT/RW dengan melibatkan karang taruna dan pemuda lokal. “Ini bukan soal aparat saja, tapi soal warga menjaga warga. Kami ingin Solo tetap damai,” katanya. 

Respati menuturkan, berbagai kegiatan publik tidak akan dihentikan, mulai dari Car Free Day (CFD) hingga karnaval budaya. “Justru kegiatan ini jadi simbol bahwa Solo tetap ramah dan terbuka,” katanya.

Respati mengajak agar masyarakat Solo tetap tenang dan tidak terprovokasi. Dengan langkah-langkah ini, Respati berharap Solo bisa segera pulih dari ketegangan, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan rasa aman.