Kementerian PKP Mau Bangun Rumah untuk Hakim Tahun Ini

Ilustrasi hakim. Foto: Phanphen Kaewwannarat/Shutterstock

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) berkomitmen dalam memulai pembangunan rumah untuk para hakim tahun ini. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo yang menjadikan hakim sebagai salah satu prioritas.

Sebelumnya, Prabowo memang menaruh perhatian untuk para hakim agar mereka lebih sejahtera dan tidak mudah disogok.

“Dua minggu lalu saya mendampingi Pak Menteri (PKP) bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung, Insyaallah di tahun ini juga kita akan membangunkan rumah untuk hakim,” kata Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat pada Rabu (30/7).

Meski demikian, sampai saat ini diskusi mengenai pembangunan masih terus berlangsung, sehingga detail lokasi juga belum dapat diumumkan.

“Nah terkait dengan lokasi, ini kami sedang diskusikan, lokasi yang diminta oleh Bapak Ketua dan tentu juga sesuai dengan desain-desain yang nanti disesuaikan dengan hakim tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo juga telah menaikkan gaji untuk para hakim. Kenaikan gaji hakim bervariasi sesuai golongan. Tapi yang paling tinggi adalah kenaikan gaji hakim junior yang naik 280 persen.

"Pak para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih apa itu kontrak-kontrak nggak punya rumah dinas dan sebagainya dan sebagainya," kata Prabowo dalam acara pengukuhan hakim 2025 di Balairung Mahkamah Agung (MA), Kamis (12/6).

Saking tingginya kenaikan gaji hakim yang diumumkan, Prabowo minta para menterinya agar mengurangi anggaran lembaga lain, seperti TNI dan Polri.

"Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat," ujar Prabowo.