Kementerian Lingkungan Hidup Kirim Tim Pemadam Karhutla di Riau

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kementerian Lingkungan Hidup mengirimkan tim pemadam darat untuk menjinakan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Tim yang terdiri dari 200 personel itu ditugaskan ke wilayah-wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, menyesuaikan dengan hasil evaluasi dan kebutuhan di lapangan. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Pencegahan harus menjadi prioritas utama," kata Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq di Kota Pekanbaru, Kamis (24/7/2025).

"Ketika api sudah muncul, maka pemadaman darat menjadi garda terdepan yang paling efektif, khususnya di lahan gambut yang membutuhkan pendekatan teknis khusus," ucap Hanif menambahkan.

Menurut dia, pengiriman tim pemadam menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani lonjakan karhutla yang menunjukkan peningkatan signifikan pada akhir Juli 2025. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, data terbaru per 23 Juli 2025, titik kebakaran aktif masih ditemukan di sejumlah kawasan gambut dan mineral di Rokan Hilir dan Rokan Hulu, dengan dampak asap yang berpotensi meluas bila tidak ditangani cepat.

Upaya pengendalian karhutla merupakan bagian penting dari strategi nasional penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030, serta pencapaian Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

Pengendalian karhutla menjadi kontributor kunci dalam realisasi target tersebut. Hanif pun menginstruksikan penguatan sistem pencegahan dan deteksi dini di seluruh wilayah rawan karhutla. Upaya itu mencakup peningkatan patroli lapangan, pemantauan titik panas (hotspot), peningkatan kapasitas personil, sarana dan prasarana, serta sinergi antara pemerintah, TNI/Polri, masyarakat, dan sektor swasta.