Kemendagri Luncurkan Program Satu Data agar Kebijakan Tepat Sasaran

Ilustrasi(Dok Ist)

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan program Satu Data untuk Semua. Program ini diharapkan memperkuat pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran terutama terkait pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dalam tata kelola data kependudukan.  “Regulasi itu kunci. Tanpa aturan, tata kelola tidak akan berjalan baik,” ujarnya dalam acara Summit Data Kependudukan Semester I Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (28/8).

Menurut Teguh, Satu Data menjadi tulang punggung bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan tepat sasaran. “Data kependudukan sangat strategis. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bisa memanfaatkannya secara optimal,” katanya.

Ia menjelaskan Dukcapil tengah meningkatkan kualitas sistem melalui aplikasi terpusat, server yang lebih kuat, serta rencana pembangunan data center baru. Selain itu, keamanan data juga jadi perhatian utama. "Karena itu, semua lembaga pengguna wajib mengikuti standar ISO 27001,” tegasnya.

Teguh menambahkan akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.

“Untuk pemerintah dan lembaga sosial tidak dikenakan biaya, tapi untuk swasta berorientasi profit ada tarif resmi yang masuk PNBP,” jelasnya. Teguh juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam menjaga data pribadi. Ia meminta warga lebih bijak menggunakan dokumen kependudukan agar tidak disalahgunakan. “Lindungi data diri, jangan mudah membagikan NIK atau KTP ke pihak yang tidak jelas,” pesannya.

Ia juga menegaskan semua layanan Dukcapil tetap gratis dan inklusif. Selain itu, Dukcapil juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga IT dan teknis di lapangan.

Menurut dia, penguatan satu data diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui interoperabilitas data, pemerintah dapat lebih efektif mengukur capaian program penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting, hingga pengendalian inflasi. “Dengan satu data, kebijakan akan lebih tepat sasaran,” tutur Teguh.

Teguh berharap melalui acara Summit Data Kependudukan bisa jadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam membangun ekosistem data tunggal nasional. Apalagi, Satu Data bukan hanya proyek teknis, tapi bagian dari agenda besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Program Satu Data ini diharapkan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dengan data rapi dan aman, pelayanan publik bisa lebih cepat, akurat, dan transparan,” tutup Teguh.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menyebut data kependudukan Dukcapil merupakan fondasi utama. “Data paling inti ada di Dukcapil. Semua kementerian dan lembaga harus bisa terhubung dengan itu,” ujarnya.

Menurut Ateng, koneksi antar-data membutuhkan identitas tunggal. “Dengan NIK, data di BPS dan kementerian lain bisa disatukan. Data akan semakin kaya dan terkelola,” katanya.

Ia menekankan pentingnya standarisasi sebelum data diintegrasikan. Proses menuju satu data juga bukan pekerjaan instan, tetapi harus berjalan sistemik. “Ini proses jangka panjang, perlu ada evaluasi dan audit berkala. Dan tentunya kolaborasi sebagai syarat utama,” ujarnya. (H-2)