REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi gerak jalan dari Alun-Alun Kabupaten Pati ke Kantor Pos Pati yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (25/8/2025). Mereka beramai-ramai mengirimkan surat ke KPK yang menuntut Bupati Pati Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.
Dalam aksi tersebut, massa menenteng poster-poster bertuliskan seruan agar KPK segera membekuk Sudewo. Spanduk dengan seruan serupa juga dibentangkan di truk komando.
"KPK tangkap Bupati Pati Sudewo" dan "Rakyat Pati menolak dipimpin koruptor. Usir koruptor dari Pati harga mati" demikian bunyi pesan yang dibentangkan di truk komando.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono pun sempat berorasi di truk komando. Selain terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi, Supriyono mengkritik keras karakter kepemimpinan Sudewo yang arogan.
"Kita di sini sepakat ya, dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengawal aspirasi masyarakat Pati: lawan pemimpin yang arogan, lawan pemimpin preman, lawan pemimpin otoriter. Setuju? Lengserkan Bupati Sudewo!" pekik Supriyono dalam orasinya.
Sebelum bergerak ke Kantor Pos Pati, massa terlebih dulu berkumpul dan mengisi surat di posko yang didirikan di Alun-Alun Kabupaten Pati. Setelah itu baru mereka melakukan long march.
Sebelumnya Koordinator AMPB, Teguh Istianto, mengungkapkan, pihaknya menggalang donasi untuk bertolak ke Jakarta dan berunjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK. Mereka hendak menuntut KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.
"Kami dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sedang mengumpulkan donasi untuk kita agenda ke Jakarta, kita menyampaikan aspirasi ke KPK, dengan tuntutan supaya kasusnya Bupati Sudewo segera ditindaklanjuti dengan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Koordinator AMPB, Teguh Istianto, pada Republika, Jumat (22/8/2025).
Teguh mengatakan, gerakan donasi sudah dimulai sejak Selasa (19/8/2025). AMPB membuka posko di dekat Alun-Alun Kabupaten Pati, sama seperti sebelum unjuk rasa menuntut pelengseran Sudewo digelar pada 13 Agustus 2025 lalu.
"Di situ tertulis donasi lima ribuan. Ya seikhlasnya. Mau masukin kurang dari lima ribu boleh, mau lebih dari lima ribu boleh," ucapnya.
Dia menambahkan, dana yang terhimpun nantinya akan digunakan untuk semua kebutuhan biaya perjalanan perwakilan AMPB dari Pati ke Jakarta. Menurut Teguh, sejauh ini respons masyarakat Pati terhadap gerakan donasi tersebut cukup positif.
"Karena memang masyarakat Pati sangat menginginkan Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Keinginan mereka sangat besar, sehingga mereka memberikan dukungan ke kami," ujar Teguh.
Teguh mengatakan, perwakilan massa AMPB berencana bertolak ke Jakarta pada 31 Agustus 2025. Sementara unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK diagendakan digelar pada 2 September 2025.
"Kita ingin ada penyampaian aspirasi di muka umum, biar semua orang tahu apa aspirasi kita," ucapnya.
Dia mengungkapkan, AMPB juga membuka diri untuk beraudiensi dengan KPK. "Tapi alangkah baiknya penyampaian di muka umum berjalan, audiensi juga berjalan. Soalnya kalau audiensi saja, takutnya masyarakat tidak tahu isi (aspirasinya) apa, tujuannya apa," kata Teguh.