Kalimantan Barat Masuk Daerah Prioritas Penanggulangan Karhutla

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, menetapkan Kalimantan Barat bersama Kalteng dan Kalsel sebagai daerah fokus pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2025.

"Kalbar bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kalbar akan menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dalam upaya mitigasi risiko karhutla tahun 2025," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Letjen TNI. Dr. Suharyanto dalam rapat bersama penanggulangan Karhutla secara online, Selasa.

Penetapan ini merujuk pada evaluasi pemerintah terhadap potensi ancaman kebakaran, luasan lahan rentan terbakar, serta tren penurunan atau peningkatan titik panas (hotspot) dalam beberapa tahun terakhir.

"Meski pada 2024 terjadi penurunan signifikan luas lahan terbakar di Kalbar, dari 111 ribu hektare menjadi hanya 17 ribu hektare, kewaspadaan tetap ditingkatkan, terutama menjelang musim kemarau panjang," tuturnya.

Sementara tu, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa pengendalian karhutla menjadi agenda prioritas Pemprov Kalbar. "Kita tidak boleh lengah meski capaian tahun lalu cukup baik. Tahun ini kita fokus memperkuat patroli lapangan, kesiapan peralatan, pemantauan satelit, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat," tuturnya.

Pemprov Kalbar juga mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan instansi lainnya, termasuk masyarakat peduli api (MPA), untuk mempercepat respons terhadap potensi kebakaran. Selain itu, pendekatan berbasis teknologi seperti penggunaan dashboard pemantauan hotspot, sistem informasi geospasial, serta drone pengawas, akan terus ditingkatkan.

Langkah lain yang tengah disiapkan adalah penguatan regulasi dan sanksi terhadap pembakaran lahan ilegal, termasuk keterlibatan perusahaan-perusahaan besar di sektor perkebunan untuk turut aktif menjaga kawasan konsesinya dari titik api.

"Penanggulangan karhutla butuh kerja kolektif. Kita butuh peran masyarakat, dunia usaha, dan sinergi pemerintah dari tingkat desa hingga pusat," kata Ria Norsan.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar mencatat, sejak awal 2025 hingga Juli, telah terjadi 54 kejadian karhutla dengan luas terdampak sekitar 1.200 hektare, jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, potensi tetap tinggi di wilayah rentan seperti Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Sambas, dan Kapuas Hulu.

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga berkomitmen memberikan dukungan berupa anggaran, helikopter water bombing, serta pelatihan terpadu dalam pengendalian karhutla kepada daerah-daerah prioritas termasuk Kalbar.

"Dengan masuknya Kalimantan Barat sebagai provinsi prioritas nasional, diharapkan tata kelola pengendalian karhutla di daerah ini semakin kuat, terstruktur, dan berdampak nyata dalam menjaga ekosistem hutan serta kualitas udara dan kehidupan masyarakat," katanya.

sumber : Antara