Jalani Sidang Isbat Nikah, 285 Pasutri Akhirnya Sah di Mata Negara

Pemerintah Kota Surabaya melalui program Lontong Kupang menggelar isbat nikah massal untuk warga Kota Surabaya di Ballroom Empire Palace, Rabu (27/8). Kegiatan ini merupakan langkah pemerintah untuk memberikan legalitas pernikahan yang diakui oleh negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Kementerian Agama.

Sidang isbat nikah adalah proses hukum di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang dilakukan secara agama Islam (atau pernikahan siri) namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Gelaran ini merupakan pesta pernikahan yang diperuntukan untuk warga pra sejahtera yang belum lengkap administrasinya. Sebanyak 285 pasangan suami-istri dari berbagai usia mengikutinya sejak pukul 04.30 WIB pagi hingga prosesi akad nikah disaksikan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi dan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi.

Agus Panduwinata, satu-satunya pasangan disabilitas mengikuti nikah massal bersama istrinya Nurhayati mengungkapkan kegembiraaannya usai pernikahannya mendapatkan legalitas dari negara. “Saya menikah siri sejak 2021, dipertemukan di grup pemijat tuna netra yang menjadi tempat kami berkumpul. Saya senang akhirnya mendapatkan surat nikah karena kendala administrasi sebelumnya saat ini sudah terpenuhi,” ungkapnya saat merefleksikan nikah massal ini merupakan kado ulang tahunnya dibulan Agustus ini.

Selain itu, istrinya, Nurhayati juga mengutarakan hal yang serupa dan berharap pemerintah juga membantu rekan-rekannya sesama disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikah secara resmi.

“Ada beberapa rekan tuna netra yang kesulitan administrasi untuk dapat melangsungkan pernikahan. Kami ingin memiliki keluarga dengan status yang resmi meskipun ada keterbatasan. Saat ini akhirnya saya lega dan bahagia,” ujarnya saat mendampingi suaminya.

Program Lontong Kupang ini melibatkan pengusaha pernikahan dari Surabaya yang menggelontorkan dana sebanyak 6,7 milliar tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan adanya program ini setiap tahun dapat memberikan keringanan kepada warga pra sejahtera yang memiliki keterbatasan keuangan mengadakan pesta pernikahan. “Acara ini penting untuk warga yang kurang mampu, saya gembira bersama istri dapat bergabung dengan ratusan pengantin lainnya untuk menikah dengan busana yang mewah,” ujar Putra Ramadhan yang sehari-hari bekerja sebagai teknisi motor di Bengkel. (Dipta Wahyu)