Istana Sebut Belum Ada Pembicaraan PDIP Masuk Kabinet: Dukung Tak Harus Gabung

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi terkait masuknya PDIP masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Belum ada pembicaraan di sana,” ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Negara, Senin (4/8).

Pernyataan ini merespons pertanyaan soal pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres ke-6 PDIP akhir pekan lalu. Megawati menyebut bahwa kader partai diminta untuk mendukung pemerintah.

Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk bergabung secara struktural.

“Mendukung kan tidak selalu harus bergabung ke dalam pemerintah. Apa yang disampaikan Ibu Ketum Megawati di dalam kongres itu juga sesuatu yang baik. Tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan. Enggak ada masalah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak ada istilah oposisi dan koalisi dalam sistem presidensial yang dianut di Indonesia. Megawati menyebut, demokrasi di Indonesia bukan demokrasi blok kekuasaan.

"Dalam ruang demokrasi kita, ini saya ulangi untuk diingat, dalam sistem presidensial seperti yang kita anut tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi itu paling tinggi, lho, jangan kalian ubah-ubah," kata Megawati dalam pidato penutupan Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8).

Atas dasar itu, Megawati menyatakan PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi maupun tidak membangun koalisi semata-mata demi kekuasaan. Sebab, PDIP adalah partai yang berdiri di atas kebenaran dan merupakan partai penyeimbang.

"Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rekonstitusi dan kepentingan rakyat banyak," tuturnya.