Israel Siapkan Rencana Baru untuk Penaklukkan Total Gaza

Warga Gaza.(Al Jazeera)

PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah mempersiapkan peluncuran rencana perang terbaru di Gaza yang diklaim bertujuan menghancurkan Hamas dan membebaskan puluhan sandera. Sejumlah media Israel melaporkan Netanyahu kemungkinan akan memerintahkan pendudukan total terhadap wilayah Palestina tersebut.

Pada Selasa (5/8), Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin keamanan di Jerusalem untuk membahas arahan baru. Stasiun televisi Israel, Channel 12, menyebutkan Netanyahu akan berdiskusi dengan Kepala Staf Militer, Menteri Pertahanan, serta pejabat tinggi militer lain.

Beberapa sumber anonim menyatakan kepada media Israel Netanyahu berencana memerintahkan pendudukan kembali Jalur Gaza secara menyeluruh. "Netanyahu ingin tentara Israel menaklukkan seluruh Jalur Gaza," demikian laporan dari penyiaran publik Israel, Kan.

Netanyahu juga akan menggelar rapat kabinet dalam waktu dekat untuk mengesahkan instruksi baru tersebut. Menurut laporan Kan, beberapa anggota kabinet yang berbicara dengan Netanyahu menyebut sang perdana menteri memutuskan memperluas operasi militer ke wilayah-wilayah yang diduga menjadi tempat penyanderaan. Harian Maariv melaporkan keputusan tersebut telah diambil.

Meski demikian, sejumlah media seperti Channel 12 mempertanyakan rencana ekspansi tersebut bisa jadi hanya taktik negosiasi dan menyoroti kemungkinan penolakan dari Kepala Staf Eyal Zamir terhadap keputusan tersebut.

Rencana pendudukan penuh tersebut memicu reaksi keras dari Otoritas Palestina dan pemerintahan Hamas di Gaza. Keduanya menegaskan mereka tidak akan mengubah sikap dalam perundingan gencatan senjata. Hamas menyatakan ingin mengakhiri perang dan bencana kelaparan yang terjadi di Gaza. "Bola sekarang ada di tangan (Israel) dan Amerika," kata pejabat senior Hamas, Husam Badran, kepada AFP.

Netanyahu bersikeras menegaskan tujuan perang ialah mengalahkan musuh, membebaskan para sandera, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. 

Pernyataannya muncul setelah lebih dari 600 mantan pejabat keamanan Israel menulis surat kepada Presiden AS Donald Trump, mendesaknya menekan Netanyahu untuk mengakhiri perang. Mereka menyatakan kemenangan militer telah dicapai dan sudah waktunya fokus pada negosiasi pembebasan sandera.

Selama hampir dua tahun terakhir, Israel melancarkan serangan militer ke Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.219 orang dan menyebabkan ratusan lainnya diculik.

Akibat serangan balasan Israel, lebih dari 60 ribu warga Palestina dilaporkan tewas. Sementara itu, badan-badan kemanusiaan memperingatkan 2,4 juta penduduk Gaza kini berada di ambang kelaparan.

Di dalam negeri, Netanyahu menghadapi tekanan besar dari keluarga 49 sandera yang tersisa. Keluarga mendesak pemerintah mencapai kesepakatan gencatan senjata demi keselamatan orang-orang tercinta mereka.

Keluarga para sandera menentang wacana eskalasi baru. Mereka menuduh pemerintah justru membahayakan nyawa kerabat mereka. Apalagi setelah beredarnya video dari Hamas dan kelompok Jihad Islam yang menampilkan kondisi sandera kurus kering dan lemah.

Sementara itu, kubu ekstrem kanan dalam koalisi Netanyahu justru mendorong agar Israel menggunakan momentum perang untuk menduduki kembali Gaza dan memperkuat kontrol di Tepi Barat.

Tekanan internasional pun meningkat dengan negara-negara Eropa mulai mengakui kenegaraan Palestina meski mendapat tentangan dari Amerika Serikat dan Israel. Di New York, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB yang difokuskan pada nasib para sandera.

Sementara itu, Badan urusan sipil Kementerian Pertahanan Israel untuk wilayah Palestina, COGAT, mengumumkan Israel akan membuka sebagian akses perdagangan swasta ke Gaza. Langkah itu diklaim untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan PBB dan airdrop militer internasional.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap Gaza sejak 2 Maret yang baru sebagian dilonggarkan pada Mei melalui pembentukan lembaga distribusi pangan swasta yang didukung AS tersebut. Airdrop bantuan dari negara-negara Arab dan Eropa pun kembali dilakukan sejak bulan lalu menyusul peringatan PBB mengenai bencana kelaparan yang tengah berlangsung. (AFP/I-2)