Inggris Larang Kehadiran Delegasi Pemerintah Israel di Pameran Senjata London

Warga Gaza.(Al Jazeera)

PEMERINTAH Inggris memastikan tidak akan mengundang perwakilan resmi Israel dalam pameran persenjataan internasional Defence and Security Equipment International (DSEI) 2025 yang akan berlangsung di London bulan depan. Keputusan ini diumumkan di tengah memburuknya hubungan diplomatik kedua negara akibat konflik di Jalur Gaza, Palestina.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada delegasi pemerintah Israel yang akan diundang untuk menghadiri DSEI UK 2025 pada September," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris yang disampaikan melalui surel kepada AFP, Jumat (29/8).

Meski demikian, perusahaan pertahanan Israel masih tetap diizinkan tampil dalam ajang dua tahunan tersebut. Langkah ini langsung menuai protes dari Tel Aviv yang menilainya sebagai tindakan tidak adil.

Pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer dalam beberapa bulan terakhir memang memperketat sikapnya terhadap Israel. 

Inggris telah menangguhkan izin ekspor senjata ke Gaza, menghentikan negosiasi perjanjian perdagangan bebas, serta menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri sayap kanan Israel sebagai bentuk penolakan atas operasi militer di wilayah tersebut.

"Keputusan pemerintah Israel untuk lebih meningkatkan operasi militernya di Gaza adalah salah," tulis pernyataan resmi London.

"Harus ada solusi diplomatik untuk mengakhiri perang ini sekarang dengan gencatan senjata segera, pemulangan para sandera, dan lonjakan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza," tambah pernyataan tersebut.

Kementerian Pertahanan Israel langsung menanggapi dengan nada keras. 

"Pembatasan ini merupakan tindakan diskriminasi yang disengaja dan patut disesalkan terhadap perwakilan Israel," bunyi pernyataannya.

Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan Israel akan menarik diri dari pameran dan tidak akan mendirikan paviliun nasional.

Sebulan lalu, Starmer juga menegaskan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina pada September apabila Israel tidak mengambil langkah signifikan, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza.

Situasi serupa terjadi di Prancis pada Juni lalu ketika otoritas Paris melarang sejumlah produsen senjata Israel memamerkan senjata ofensif di ajang Paris Air Show.

Sementara itu, para menteri luar negeri Uni Eropa dijadwalkan membahas opsi sanksi tambahan terhadap Israel dan Hamas dalam pertemuan di Kopenhagen pada Sabtu. 

Swedia dan Belanda telah secara terbuka mendorong adanya langkah lanjutan. (I-2)