Presiden Prabowo RI Jenderal (Purn) Subianto berpidato saat Sidang Tahunan MPR 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto mengkritisi jumlah komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menyampaikan hal itu saat pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 dalam Sidang Tahunan DPR 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
"Komisarisnya banyak banget," kata Prabowo disambut tepuk tangan ratusan anggota DPR RI. Mengacu hal itu, ia memerintahkan pengurus Danantara untuk memangkas jumlah komisaris di BUMN.
Dengan begitu, jumlah komisaris di BUMN bisa dikurangi. "Paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima, dan saya hilangkan itu tantiem," kata Prabowo dengan nada tegas.
Prabowo merujuk tantiem yang didapatkan direksi, komisaris, maupun karyawan setiap tahunnya. Tantiem menjadi bagian tak terpisahkan yang atas apresiasi kinerja mereka di BUMN.
Ketua umum DPP Partai Gerindra itu heran, ada komisaris yang jarang bekerja dan rapat, bisa membawa pulang puluhan miliar. "Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun," kata Prabowo.
Dia pun menginstruksikan petinggi Danantara membereskan masalah posisi komisaris. Setelah tantiem dihapus untuk komisaris, Prabowo meminta direksi BUMN tak mendapat tantiem lagi.
"Kalau untung, ya untungnya harus untung beneran, bukan akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia!" ucap Prabowo.