Guru SMPN di Bekasi Diduga Cabuli Murid: DPRD Dampingi Korban-Sekolah Digeruduk

Seorang oknum guru di SMPN di Kota Bekasi diduga melecehkan sejumlah siswa.

Kasus terungkap saat orang tua siswa itu angkat bicara dan menyebut oknum guru itu sudah lama berperilaku tak pantas di lingkungan sekolah.

Pada Senin (25/8) orang tua siswa dan alumni menggeruduk sekolah untuk bersikap tegas. Mereka juga minta, agar guru berinisial J itu dihadirkan langsung untuk memberi keterangan.

“Kalau memang tidak bersalah, hadapi di depan kami. Jangan bersembunyi di balik pihak sekolah,” teriak salah satu pendemo di depan gerbang sekolah, pada Selasa (26/8).

Mereka juga menuntut agar pihak sekolah segera memecat guru tersebut demi menjaga nama baik sekolah dan keamanan siswa.

Kasus ini juga jadi sorotan anggota DPRD Kota Bekasi. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKB, Ahmadi, mendesak agar korban atau orang tua korban tak ragu lapor polisi.

"Kalau masyarakat takut melapor, nanti saya siap dampingi. Jangan diam saja, ini harus diproses hukum,” tegas Ahmadi kepada wartawan, Selasa (26/8).

Menurutnya, lambannya pelaporan hanya akan memperlambat proses penegakan hukum.

Kasus ini mencuat setelah beberapa siswi mengaku mendapatkan perlakuan tak pantas dari oknum guru. Perbuatan tersebut, kata Ahmadi, sudah mencoreng dunia pendidikan.

“Jangan sampai guru yang seharusnya jadi panutan malah melakukan tindakan tak terpuji,” ucapnya.

Maka, menurut Ahmadi penting bagi korban untuk segera membuat laporan secara resmi ke polisi.

“Tanpa laporan resmi, aparat sulit bergerak. Ini demi keadilan bagi korban,” tegasnya.

Kepala SMPN di Bekasi, Tetik Atikah menyebut pihak sekolah telah mengetahui kasus itu. Terduga pelaku, yakni guru berinisial J juga mengakui perbuatannya.

“Beliau mengaku ada kontak fisik, seperti memegang paha. Itu sudah melanggar etika, jadi kami beri sanksi skorsing,” ujar Tetik.

Namun hingga kini, Tetik menyebut belum ada laporan resmi dari pihak korban ke kepolisian.

“Semua tergantung keluarga dan korban. Mau diselesaikan secara kekeluargaan atau hukum, itu hak mereka. KPAI pun akan menilai dulu bukti-buktinya,” jelasnya.