Eks Stafsus Yaqut, Gus Alex, Rampung Diperiksa KPK soal Korupsi Kuota Haji

KPK rampung memeriksa mantan stafsus Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, pada Selasa (26/6).

Pantauan kumparan, Gus Alex turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.30 WIB. Dia tampak mengenakan masker hitam dengan setelan kemeja abu-abu dibalut jaket biru gelap.

"Iya kasih keterangan aja," kata Gus Alex usai diperiksa.

Saat disinggung soal masalah pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 itu, Gus Alex enggan membeberkannya.

Termasuk soal adanya dugaan bahwa dia yang menampung dana setoran dari travel haji ke oknum Kemenag.

"Ke penyidik aja," ujar Gus Alex.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan, Gus Alex memang dimintai keterangannya hari ini.

Menurut dia, Gus Alex memang merupakan salah satu pihak yang sudah dicegah bepergian ke luar negeri dalam kasus ini. Kediamannya pun sudah sempat digeledah penyidik.

"Ya, yang bersangkutan termasuk salah satu yang dilakukan penggeledahan dan juga salah satu yang merupakan pihak yang dicegah atau dilarang untuk bepergian ke luar negeri, karena memang yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan seperti hari ini, pemeriksaan begitu, bisa hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan," jelas Budi.

Saat ini, KPK tengah melakukan penyidikan terkait perkara kuota haji 2024. Perkara ini berawal saat Presiden Jokowi pada 2023 silam bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi dan mendapat 20 ribu kuota tambahan haji.

KPK menduga bahwa asosiasi travel haji yang mendengar informasi itu kemudian menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas masalah pembagian kuota haji.

Mereka diduga berupaya agar kuota haji khusus ditetapkan lebih besar dari ketentuan yang berlaku. Seharusnya kuota haji khusus hanya diperbolehkan maksimal 8 persen dari total kuota haji Indonesia.

Diduga, ada rapat yang menyepakati kuota haji tambahan akan dibagi rata antara haji khusus dan reguler 50%-50%.

Keputusan itu juga tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menag saat itu, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. KPK masih mendalami keterkaitan SK itu dengan rapat yang digelar sebelumnya.

Selain itu, KPK juga menemukan adanya dugaan setoran yang diberikan para pihak travel yang mendapat kuota haji khusus tambahan ke oknum di Kemenag.

Besaran setoran yang dibayarkan berkisar antara USD 2.600 hingga 7.000 per kuota. Perbedaan biaya tersebut bergantung pada besar kecilnya travel haji itu sendiri.

Uang itu diduga disetorkan para travel melalui asosiasi haji. Nantinya, dari asosiasi haji itu akan menyetorkan ke oknum di Kemenag. KPK masih mengusut sosok oknum itu.

Dari hasil penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai lebih ...