Ekonom Kritik Tunjangan PPh DPR Ditanggung Negara: APBN Bisa Hemat Rp 18,8 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengkritisi anggaran tunjangan pajak penghasilan (PPh) bagi anggota DPR RI yang dibayarkan oleh negara alias rakyat. Menurutnya, APBN bisa menghemat sekitar Rp 18,8 miliar per tahun dari pos tunjangan PPh tersebut. 

“Di tengah sorotan atas lonjakan fasilitas dan tunjangan parlemen, satu pertanyaan sederhana layak ditempatkan paling depan: apakah wajar pajak penghasilan (PPh 21) anggota DPR ditanggung rakyat melalui APBN? Pertanyaan ini tampak teknis, tetapi sejatinya menyentuh urat nadi keadilan fiskal, siapa menanggung beban untuk siapa,” ungkap Achmad saat dihubungi Republika, Kamis (21/8/2025). 

Ia menerangkan, polemik menghangat setelah komponen fasilitas bertambah, termasuk wacana tunjangan perumahan yang besar, sehingga total penerimaan bulanan dipersepsi publik menembus angka ratusan juta rupiah per bulan. Sementara di saat yang sama, masyarakat menghadapi tekanan daya beli akibat harga pangan, transportasi, dan biaya hunian yang merangkak naik. 

“Ketegangan empati fiskal pun tak terhindarkan: ketika kantong rakyat kian sempit, mengapa pajak pribadi pejabat harus ikut dibiayai rakyat?” ujarnya. 

Achmad mengatakan, memang tunjangan tersebut diperbolehkan karena ada aturan hukummya. Secara hukum positif, Indonesia memiliki ketentuan yang memungkinkan PPh 21 atas penghasilan bulanan yang bersumber dari APBN/APBD ditanggung pemerintah untuk pejabat negara, PNS, TNI/Polri, dan pensiunannya. 

Bagi anggota DPR, inilah pondasi yang membuat pajak atas gaji dan tunjangan mereka bukan mengurangi kantong pribadi, melainkan dibayar oleh negara. 

“Belakangan mekanisme pemotongan diselaraskan dengan skema tarif efektif, tetapi prinsip dasarnya tetap sama, bahwa penghasilan yang dibayar dari kas negara dapat dikenai mekanisme ‘ditanggung pemerintah’. Di sini letak simpul masalah: aturan memang membolehkan, tetapi rasa keadilan publik mempertanyakan,” jelasnya. 

Diketahui, dalam paket penerimaan DPR, terdapat komponen yang disebut sebagai tunjangan PPh Pasal 21 yang tercatat sekitar Rp 2.699.813 per bulan per anggota. Adapun jumlah anggota DPR pada periode berjalan saat ini mencapai hingga 580 orang. Menurut Achmad, jumlah yang dianggarkan dari APBN tersebut terbilang cukup berarti. 

“Jika hanya komponen tunjangan PPh 21 sebesar Rp 2,699 juta per bulan yang dihentikan, APBN menghemat sekitar Rp 18,79 miliar per tahun (Rp 2,699 juta × 12 × 580). Angka ini mungkin kecil secara makro, tetapi besar secara simbolik—pesan bahwa keadilan fiskal dimulai dari pucuknya,” terangnya. 

Achmad melanjutkan, jika skema pajak ditanggung Pemerintah untuk anggota DPR dihentikan, sehingga PPh 21 dipotong dari penghasilan mereka, sebagaimana pekerja pada umumnya, penghematan bisa menjadi berlipat. 

Menggunakan asumsi yang lazim dirujuk publik, penerimaan reguler anggota DPR –sebelum memasukkan tunjangan rumah- berada di kisaran Rp 51,4 juta per bulan dari gaji dan aneka tunjangan melekat. Dengan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) lajang dan tarif progresif yang berlaku saat ini, PPh 21 per anggota kira-kira Rp 112,8 juta per tahun. Sehingga untuk 580 anggota menjadi sekitar Rp 65,4 miliar per tahun.   

Kemudian, apabila tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak (cash allowance), pajak per anggota naik ke kisaran Rp 292,8 juta per tahun, sehingga total mendekati Rp 170 miliar per tahun. 

“Ini kalkulasi orde besaran yang masuk akal: realisasi akan berbeda sesuai status keluarga, iuran pensiun, potongan jabatan, serta detail teknis lain. Namun arah besarnya jelas: menghapus skema pajak ditanggung meningkatkan disiplin fiskal sekaligus memberi ruang fiskal baru tanpa menaikkan pajak masyarakat,” tegasnya. 

Diketahui, pendapatan anggota DPR menghebohkan publik karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Secara keseluruhan, pendapatan resmi mereka menjadi lebih dari Rp 100 juta per bulan. Hal ini menjadi polemik di tengah gembar-gembor Pemerintah melakukan efisiensi anggaran, serta di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih lesu dan masih maraknya pengangguran. 

Berikut tunjangan per bulan anggota DPR yang diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015:

Tunjangan melekat anggota DPR

- tunjangan istri/suami Rp 420.000

- tunjangan anak Rp 168.000

- uang sidang/paket Rp 2.000.000

- tunjangan jabatan Rp 9.700.000

- tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa

- tunjangan PPh Pasal 21 Rp 2.699.8132

Tunjangan lain anggota DPR

- tunjangan kehormatan Rp 5.580.000

- tunjangan komunikasi Rp 15.554.000

- tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000

- bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000

- asisten anggota Rp 2.250.000

Nominal tersebut belum termasuk gaji pokok yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Dalam beleid tersebut, gaji pokok per bulan diatur berdasarkan jabatan yakni: 

· Ketua DPR Rp 5.040.000

· Wakil ketua DPR Rp 4.620.000

· Anggota DPR adalah sebesar Rp 4.200.000

Jika dijumlahkan, setiap anggota DPR memperoleh pendapatan setidaknya sebesar Rp 54.051.903 per bulan di luar tunjangan rumah, uang perjalanan dinas, dan dana ke daerah pemilihan yang dulu dikenal dengan dana aspirasi. Eva Rianti