Dualisme Data Realisasi APBD, Pemprov Jabar Pilih Versi Kemendagri

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Perbedaan data realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun anggaran 2025 mencuat. Dua lembaga negara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), merilis angka berbeda soal capaian kinerja fiskal provinsi terbesar di Indonesia ini.

Berdasarkan data Kemendagri, realisasi belanja APBD Jawa Barat per 22 Agustus 2025 tercatat tertinggi secara nasional, yakni mencapai 54,19 persen, dan realisasi pendapatan mencapai 60,22 persen. Angka ini menunjukkan kinerja positif fiskal Provinsi Jabar.

Namun, berdasarkan catatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kemenkeu per 25 Agustus 2025, kinerja Jabar justru terlihat paling rendah di antara provinsi besar di Pulau Jawa. Realisasi pendapatan Jabar baru mencapai 46 persen, tertinggal dari Jawa Tengah 57 persen, Jawa Timur 50 persen, dan DKI Jakarta 54 persen.

Sementara realisasi belanja juga masih di bawah 50 persen, yakni sekitar 47 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pemerintah daerah se-Indonesia menggunakan data Kemendagri. “Pemerintah daerah Se-Indonesia memakai SIPD Kemendagri, kalau SIKD Kemenkeu kita memang tidak menginput,” ujar Dedi kepada Republika Selasa (26/8/2025).

Dedi mengatakan, dalam pola anggaran daerah, belanja modal terutama konstruksi memang mayoritas baru dicairkan pada triwulan IV. “Banyak proyek konstruksi yang baru selesai, jadi pencairan belanja juga di triwulan keempat,” katanya.

Selain itu, kata Dedi, realisasi tahun ini tidak secepat tahun lalu. Alasannya, papar dia, pada APBD 2024 banyak alokasi belanja hibah. “Tahun kemarin penyerapan lebih tinggi, karena banyak belanja hibah,” katanya.

Sementara pada APBD 2025 lebih banyak belanja modal, khususnya di sektor infratruktur.