Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan tambahan anggaran Kementerian ESDM pada RAPBN 2026 menjadi Rp 21,67 triliun, dari pagu indikatif sebelumnya Rp 8,11 triliun.
Bahlil mengatakan, penambahan anggaran tersebut seiring dengan bertambahnya penugasan dari Presiden Prabowo Subianto terkait program listrik desa (lisdes) hingga jaringan gas (jargas).
“Dalam memenuhi apa yang menjadi target prioritas Bapak Presiden untuk di 2026 terkait dengan pemipaan, kemudian terkait dengan lisdes, dan jargas, maka kami sampaikan kepada pimpinan bahwa ada penambahan anggaran untuk program 2025 yang didorong ke 2026,” jelasnya saat Rapat Kerja Komisi XII DPR, Rabu (27/8).
Dia menyebutkan komponen anggaran tersebut karena ada carry over atau kelanjutan dari tambahan anggaran pada APBN 2025 sebesar Rp 15,53 triliun, namun baru dicairkan sebesar Rp 7,1 triliun, sehingga sisanya sekitar Rp 8,54 triliun akan dimasukkan dalam APBN 2026.
“Sebesar Rp 8,54 triliun sebenarnya anggaran di perubahan yang sudah kita dapat sekitar Rp 15 triliun lebih, tetapi yang bisa ter-cover di 2025 sekitar Rp 7,1 triliun, selebihnya kita luncurkan ke 2026,” ujar Bahlil.
Anggaran tersebut, kata Bahlil, diperlukan untuk program lisdes sebanyak 10.068 titik yang belum teralirkan listrik, meliputi 5.700 desa, 4.400 dusun, serta 68 titik lainnya.
Kemudian, dia menyebutkan Prabowo juga menugaskan percepatan program lisdes pada tahun 2026, sehingga Kementerian ESDM mendapatkan tambahan anggaran Rp 5 triliun.
“Jadi total penambahan anggaran kita kurang lebih sekitar Rp 8 triliun, ditambah dengan Rp 5 triliun, ditambah Rp 8,54 triliun, jadi totalnya kurang lebih sekitar Rp 21,67 triliun,” tutur Bahlil.
Sementara itu, dalam kesimpulan Raker, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Hariyadi mengatakan pihaknya akan mendalami kembali terkait usulan penambahan anggaran Kementerian ESDM.
“Kami menerima penjelasan dari Menteri ESDM RI terkait pengantar RKA-KL Kementerian ESDM tahun 2026, sebesar Rp 21.665.527.491.000, dan akan didalami dalam rapat dengar pendapat dengan seluruh eselon 1 Kementerian ESDM,” kata Bambang.