Didukung Sampai 2026, Sri Mulyani Sebut Kopdes Merah Putih Bisa Turunkan Harga Bahan Pokok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diproyeksikan dapat menurunkan harga kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu dapat memotong rantai distribusi yang sebelumnya panjang.

“Kehadiran KDMP tidak hanya menyederhanakan rantai distribusi, tetapi juga diproyeksikan menurunkan harga kebutuhan pokok,” kata Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Selain itu, KDMP diyakini dapat meningkatkan nilai tukar petani, membuka hingga dua juta lapangan kerja baru, serta memperluas partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam ekonomi desa. Mengingat potensi dampak positifnya, Sri Mulyani memastikan program KDMP akan terus berlanjut pada 2026.

“Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026. Saatnya desa bergerak, tumbuh menjadi harapan baru,” ujarnya.

Hingga Juli 2025, lebih dari 80 ribu KDMP telah terbentuk dan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. KDMP menjadi program strategis untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap KDMP dapat mengoptimalkan peluang pembiayaan dari Bank Himbara.

“Dibutuhkan perencanaan, kejelasan apa yang mau dilakukan, kemudian dimintakan pembiayaan, dan desa akan mendukung penuh,” kata Suahasil.

Ia menegaskan, Kementerian Keuangan mendukung penuh KDMP, sebagaimana diwujudkan melalui skema pembiayaan sesuai PMK 49/2025.

Skema tersebut memungkinkan koperasi mengembangkan lini usaha, sehingga KDMP dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa.

Suahasil mengatakan dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN, KDMP diharapkan mampu mempercepat pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

sumber : Antara