Dapat Tambahan Rp 47,6 T, Anggaran Kementerian PU Tahun Depan Rp 118,5 T

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 118,5 triliun pada RAPBN 2026. Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program mulai dukungan irigasi untuk swasembada pangan sampai sekolah rakyat.

Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan awalnya pagu indikatif untuk tahun 2026 adalah RP 70,86 triliun. Meski begitu terdapat penambahan sebesar Rp 47,64 triliun sehingga pagu anggaran tahun depan menjadi Rp 118,5 triliun.

“Irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui sistem penyediaan air minum terintegrasi hulu sampai hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan dan pelaksanaan jalan daerah serta juga sekolah rakyat,” kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (4/9).

Selain itu, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU.

Terkait anggaran tahun 2025, Dody menuturkan per 1 September anggaran Kementerian PU ada pada angka Rp 86,60 triliun. Hal ini didapat dari penambahan pagu efektif sebesar Rp 2,6 triliun untuk Sekolah Rakyat tahap 1C sebesar Rp 0,4 triliun dan kelanjutan kontrak Multi Years Contract (MYC) sebesar Rp 2,2 triliun. Ke depan, Dody juga masih akan meminta pembukaan blokir anggaran.

“Kami juga berencana mengusulkan buka blokir Rp 19,69 triliun yang kami targetkan insya Allah selesai pada bulan September 2025,” ujarnya.

Nantinya, tambahan sebesar Rp 19,69 triliun tersebut akan digunakan untuk beberapa program.

Program tersebut di antaranya adalah Sekolah Rakyat Tahap 2 di 104 lokasi sebesar Rp 6,6 triliun, Inpres Irigasi Tahap III sebesar RP 3,09 triliun untuk irigasi seluas 146.503 hektare, Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap I sebesar Rp 4 triliun, IJD Tahap II sebesar Rp 2,9 triliun, Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam sebesar Rp 2,72 triliun, serta dukungan Tusi dan gaji baru ASN Kementerian PU sebesar Rp 0,38 triliun.