Bank Negara Indonesia (BNI) siap mendukung penyediaan ekosistem digital serta program bank sampah Sekolah Rakyat.
Komitmen ini disampaikan jajaran petinggi BNI saat audiensi dengan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jumat (8/8).
Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho menjelaskan bahwa bank sampah akan diintegrasikan sebagai bagian dari kurikulum pembentukan karakter di Sekolah Rakyat. Melalui program ini, anak-anak diharapkan akan belajar memilah sampah dan menjadikannya sebagai tabungan.
"Hal ini tidak hanya mengajarkan nilai ekonomis dari sampah, tetapi juga menanamkan budaya produktif dan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini," ujarnya.
Selain bank sampah, pertemuan juga membahas secara detail rencana pengembangan dashboard digital untuk memantau penyaluran dana dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat. Dashboard ini nantinya memungkinkan monitoring real-time dari pusat ke seluruh sekolah di Indonesia, mirip seperti sistem yang telah diterapkan Kementerian Kesehatan untuk puskesmas
BNI sebelumnya juga telah memasang sistem digitalisasi pendidikan dan absensi siswa di beberapa pilot project Sekolah Rakyat. Sistem ini dinilai efektif dan akan dikembangkan lebih luas.
Wamensos Agus Jabo menyambut positif kontribusi BNI untuk Sekolah Rakyat. Dalam hal ini, Kemensos mengajak kolaborasi semua pihak untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Sekolah Rakyat ini adalah program paling konkret dalam pengentasan kemiskinan. Karena datanya sudah terverifikasi, siswa sudah ada, dan kebutuhannya nyata. Yang kita butuhkan sekarang adalah kolaborasi lintas sektor agar program ini bisa berjalan cepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Agus Jabo menyebut tahun ini ada 159 Sekolah Rakyat rintisan. Targetnya 200 sekolah beroperasi pada tahun depan, sebagai pondasi permanen penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan.
Sekolah Rakyat, lanjutnya, tidak hanya memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak miskin, tetapi juga menyasar pemberdayaan orang tua siswa dan perbaikan rumah tidak layak huni. Program ini dirancang sebagai pusat pemberdayaan komunitas secara holistik.
Untuk mempercepat sinergi, Kementerian Sosial dan BNI akan menyiapkan MoU terkait pengelolaan dashboard, integrasi bank sampah, dan pemantauan penyaluran bantuan sosial serta dana CSR (corporate social responsibility).
Agus Jabo juga menekankan pentingnya mengoptimalkan dana hibah dan CSR BNI untuk mendukung sarana prasarana dan kebutuhan mendesak di lapangan.