Banggar DPRD DKI dan Eksekutif Sepakati APBD 2026

Sidang penetapan APBD DKI 2026 Sumber:dok DPRD DKI

JAKARTA --Penetapan anggaran untuk tahun 2026 mulai dibahas. Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif menggelar rapat laporan hasil konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, Senin (11/8) malam.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyampaikan, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2026 sebesar Rp95,351 triliun atau tepatnya Rp95.351.054.224.324.

“APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun,” ujar Khoirudin, Selasa (12/8).

Khoirudin, yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta itu bersyukur karena angka inflasi di Jakarta berada di bawah rata-rata inflasi nasional.Bahkan, pertumbuhan ekonomi ibu kota tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Karenanya ia pun optimistis APBD DKI 2026 akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan Pemprov DKI Jakarta kepada warga, khususnya di sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

“Walaupun rapat berlangsung hingga larut malam, kami bahagia akhirnya bisa menyepakati angka yang akan kita persembahkan untuk warga Jakarta,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menekankan, pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Inggard usai rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.

"Kita harus menghargai kerja keras jajaran eksekutif yang sudah menyentuh sampai ke tingkat kelurahan, dibantu oleh elemen masyarakat seperti RT, RW, Dasawisma, Jumantik, FKDM, Dewan Kota, hingga Dewan Kelurahan. Potensi ini sudah didukung melalui APBD, baik dari sisi honor maupun operasional," ujar Inggard.

Menurut Inggard, partisipasi masyarakat yang direkam melalui forum-forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi dasar utama dalam menyusun anggaran.

Ia berharap, dana yang dikeluarkan Pemprov DKI bisa memberikan hasil optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. ”Kita ini jemput bola dari bawah (grassroot) lalu diolah menjadi kebijakan anggaran. Jadi, OPD dalam menyusun belanja daerah harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat," tegasnya.