Krisis Pemakaman karena Lahan Terbatas, Pemkot Cimahi Coba Lobi Wilayah Tetangga

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Pemkot Cimahi tengah mencari solusi untuk menghadapi krisis lahan pemakaman muslim maupun non muslim yang semakin menipis ketersediannya. Opsi membeli lahan dari wilayah tetangga pun masuk pembahasan.

"Kita akan membeli lahan di perbatasan untuk dimananfaatkan lahan pemakaman. Kita sedang bahas tapi belum sampai ke teknis," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, Endang, Rabu (14/8/2025).

Endang mengatakan, opsi membeli lahan di wilayan tetangga itu menjadi pembahasan ketika Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana-Adhitia Yudisthira bertemu dengan para kepala daerah di Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Opsi kerja sama dengan daerah lain itu dikarenakan sudah cukup terbatasnya lahan di Kota Cimahi. Dari total 4.243,10 hektare luas wilayah Kota Cimahi, lahan terbangunnya sudah mencapai lebih dari 80 persen.

"Ini bagian kebijakan pa wali kota mengingat makam ini cukup urgent. Kemarin pa wali kunjungan ke bupati dan wali kota, salah satu poinnya rencana pemakaman di wilayah di perbatasan," kata Endang.

Selain itu, Pemkot Cimahi juga sedang menjajaki pengadaan lahan baru di Kota Cimahi yang masih tersedia untuk dijadikan lokasi pemakaman umum. Pemkot Cimahi pun, mencari aset miliknya yang sudah dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi.

"Selain untuk untuk menjaga kelestarian alam, kami melarang makam baru itu pakai pekerasan seperti ditembok, cukup hanya pakai rumput saja dan nisan," kata Endang.

Sebelumnya, Endang mengakui Kota Cimahi sedang menghadapi krisis lahan pemkaman. Data DPKP Kota Cimahi, dari total 22.853 lubang makam yang tersedia di delapan TPU yang dikelola pemerintah, kini sudah terisi sudah ada 21.764 lubang. Artinya hanya menyisakan 1.089 lubang saja.

"Untuk ketersediaan lahan pemakaman baik muslim maupun non muslim sudah berkurang. Sekarang tersisa 1.089 lubang lagi dari 8 TPU yang kami kelola," katanya.

Pemakaman yang dikelola Pemkot Cimahi tersebar di TPU Muslim Cipageran yang sudah terisi 4.126 dari total kapasitas 4.851 lubang sehingga sisanya hanya 725 lubang, di TPU Mbah Cikur yang memiliki kapasitas 1.559 lubang kini sudah terisi 2.516 sehingga lebih 917 unit makam.

Kemudian TPU Kihapit total daya tampungnya sebanyak 1.571 lubang dan sudah terisi 828 lubang sehingga sisanya hanya 743 lubang, di TPU Pojok dari total daya tampung 3.877 lubang sudah terisi 4.051 lubang sehingga kelebihan 624 jenazah.

Di TPU Sirnaraga terdapat jatah 1.608 lubang, dan kini sudah terisi 831 lubang sehingga tersisa 777 lubang, TPU Lebaksaat yang memiliki kapasitas 909 lubang sudah terisi 535 lubang sehingga sisanya 374 lubang saja. Begitupun di TPU non muslim seperti di Leuwigajah (Kerkof) yang memiliki kapasitas 6.669 lubang kini sudah dihuni 7.028 jenazah serta TPU Cipagera (Santiong) dari kapasitas 1.770 subang kini sudah terisi 1.339 lubang sehingga sisanya hanya 371 lubang.

"Dari 8 TPU yang dikelola pemerintah memang ada yang sudah minus, artinya melebihi daya tampung atau kapasitas. Itu solusinya terpaksa harus tumpang baik di TPU muslim maupun non muslim," ujar Endang.

Dirinya melanjutkan, ketersediaan lahan pemakaman dengan angka kematian yang terdata Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi yang mencapai 4.500 dalam setahun.

"Tingkat angka meninggal per tahun 4.500 angkanya kalau data dari Disdukcapil. Kemudian yang dimakamkan di 8 TPU yang dikelola pemerintah itu 300.500 per tahun. Sisanya mungkin di makam keluarga atau di luar Kota Cimahi," kata Endang.