Anggota DPR Ungkap Potensi Kenaikan Anggaran TNI Setelah Penambahan 6 Kodam Baru

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin mengatakan perluasan struktur organisasi TNI, yang di dalamnya termasuk penambahan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, memang membutuhkan tambahan anggaran. Namun, pendanaan itu tidak akan dilakukan secara sekaligus.

“Secara keseluruhan tentu ini membutuhkan anggaran. Di dalam diskusi dengan Komisi I, memang pengembangan itu ada dan kemudian membutuhkan anggaran. Tetapi secara bertahap,” kata Hasanuddin did Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, Ahad, 10 Agustus 2025, meresmikan enam Kodam baru. Total saat ini terdapat 21 kodam yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Air. 

Penambahan enam kodam baru itu terdiri dari Kodam dXIX/Tuanku Tambusai yang meliputi daerah Riau dan Kepulauan Riau; Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang meliputi wilayah Padang dan Jambi; Kodam XXI/Radin Inten yang meliputi daerah Lampung dan Bengkulu; Kodam XXII/Tambun Bungai yang meliputi wildayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan; Kodam XXIII/Palaka Wira yang meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat; dan Kodam XXIV/Mandala Trikora yang berpusat di Merauke, Papua Selatan. 

Selain itu, Prabowo meresmikan 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, serta satu resimen Korps Pasukan Gerak Cepat.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengukuhkan pembentukan satu Brigade Infanteri Marinir, lima Batalion Infanteri Marinir, lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat, dan seratus Batalion Teritorial Pembangunan.

“Apa yang diresmikan kemarin itu nanti mungkin membutuhkan waktu sekian tahun, sesuai dengan kemampuan anggaran,” kata Hasanuddin. 

Ihwal jumlah anggaran tambahan untuk pemekaran organisasi militer ini, dia enggan menyebutkan. Ia mengatakan tak ingin mendahului Prabowo. “Nanti kami akan umumkan pada tanggal 15 Agustus dalam pidato Presiden menyambut 17 Agustus tahun 2025,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. 

Hasanuddin juga mengungkap bahwa anggaran TNI bisa meningkat hingga 1,5 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Saat inim anggaran pertahanan berada di kisaran 0,87 persen dari PDB. “Saya dapat informasi, semula sekarang ini anggaran untuk TNI itu 0,87 dari PDB, nanti mungkin di sekitar di atas 1 persen, mungkin bisa 1,5 persen,” ujar dia. 

Ia lantas menjelaskan perluasan struktur organisasi TNI diperlukan guna menyesuaikan dengan ancaman yang ada. Menurut dia, organisasi militer tidak dijalankan berdasarkan keuntungan atau profit saja.

Penambahan satuan teritorial maupun satuan tempur di instansi militer, menurut Hasanuddin, dilakukan dengan melihat potensi ancaman dan tantangan ke depan. “Ancaman lebih besar, maka kita butuh postur TNI yang lebih besar di dalam mengeliminasi ancaman tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Imparsial—lembaga pegiat isu keamanan dan hak asasi manusia—Hussein Ahmad mengatakan makin meluasnya struktur organisasi TNI amat berpotensi membebani anggaran di tengah penerapan kebijakan pemangkasan anggaran. Menurut dia, TNI sebetulnya memiliki anggaran rutin yang selalu digunakan untuk pengadaan dan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista. Persentase penggunaan anggaran itu berkisar 60-70 persen dari total kebutuhan belanja rutin.

Selain berdampak pada anggaran dan kebutuhan belanja lain, terutama dalam anggaran gaji dan infrastruktur lain di tubuh TNI, dia berpendapat, perluasan struktur TNI dilakukan atas dasar memberi tempat kepada perwira non-job.dd "Perluasan ini tidak etis dan tidak sejalan dengan amanat reformasi," kata Hussein.