Pemkab Banyuwangi Bantah Kenaikan PBB-P2 hingga 200 Persen

PEMERINTAH Kabupaten Banyuwangi menjelaskan diskursus terkait rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, serta Perkotaan atau PBB-P2 yang berkembang di media sosial.

Penjabat Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengatakan pelbagai informasi dan diskursus di media sosial terkait kenaikan tarif PBB merupakan informasi yang keliru dan tak dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya.

"Kami memastikan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2," kata Guntur dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 13 Agustus 2025.

Dia melanjutkan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak pernah memiliki proyeksi untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan upaya menaikan tarif PBB-P2.

Pun, kata dia, diskursus yang berkembang di media sosial dengan menyebutkan adanya rencana pemerintah menaikan tarif PBB-P2 hingga tiga kali lipat atau 200 persen adalah informasi yang tidak benar. "Tidak ada proyeksi peningkatan PAD dari objek pajak PBB yang berasal dari kenaikan tarif," ujar Guntur.

Dalam kesempatan serupa, Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi Samsudin mengklaim, hingga saat ini tidak ada pembahasan yang dilakukan pemerintah terhadap rencana kenaikan tarif PBB-P2.

Namun, dia mengakui, jika Kementerian Dalam Negeri memang memberikan rekomendasi perubahan penghitungan tarif PBB-P2 dari multitarif menjadi single tarif sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024.

Tetapi, Samsudin mengatakan, dalam Pasal 9 aturan itu diatur besaran tarif PBB-P2 yang masih menggunakan skema penghitungan multitarif. "Jadi, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Penghitungan masih menggunakan yang lama," ujar dia.

Adapun, akun media sosial Instagram @bwi.info mengunggah rekaman video yang menampilkan pengiriman bantuan logistik ke "Posko Rakyat Menolak Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan" yang dibangun di depan kantor pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Perekam video mengatakan, selain memperoleh bantuan logistik berupa air mineral, mereka juga memperoleh bantuan pengeras suara dan mobil komando untuk digunakan dalam kegiatan unjuk rasa masyarakat.

"Ini bantuan masyarakat Banyuwangi, bukti bahwa mereka mendukung terhadap penolakan kebijakan pajak PBB," kata perekam video seperti dilihat Tempo pada Rabu, 13 Agustus 2025.