Anggaran Perlinsos 2026 Naik Jadi Rp508 Triliun, Ini Alokasinya untuk PKH, BPNT, dan Subsidi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah akan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp508,2 triliun pada 2026. Jumlah ini naik 8,6 persen dibanding outlook tahun ini yang mencapai Rp468,1 triliun.

“Perlinsos ada Rp508,2 triliun yang akan diberikan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

Anggaran tersebut mayoritas diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun. Perinciannya, antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp28,7 triliun, bantuan sembako atau BPNT bagi 18,3 juta keluarga sebesar Rp43,8 triliun, serta bantuan iuran jaminan kehilangan pekerjaan bagi 140,7 juta peserta sebesar Rp1,2 triliun.

Subsidi energi masih mendominasi dengan alokasi Rp210,1 triliun, sedangkan subsidi non-energi disiapkan Rp17,4 triliun. Selain itu, pemerintah menyiapkan BLT Desa Rp6,5 triliun dan anggaran atensi sosial serta penanganan belanja Rp7,9 triliun.

Untuk layanan pendidikan, perlinsos akan mengalokasikan Rp37,5 triliun. Dari jumlah itu, Program Indonesia Pintar (PIP) mendapat Rp15,5 triliun, KIP Kuliah Rp17 triliun, serta Sekolah Rakyat Rp4,9 triliun.

Di sektor kesehatan, anggaran mencapai Rp69 triliun. Penerima Bantuan Iuran JKN bagi 96,8 juta peserta dialokasikan Rp66,5 triliun, sedangkan iuran PBPU dan BP kelas III bagi 49,5 juta peserta sebesar Rp2,5 triliun.

Adapun untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah menyiapkan Rp86,2 triliun. Subsidi KUR senilai Rp36,5 triliun ditargetkan bagi 6,1 juta debitur, sedangkan subsidi pupuk mencapai Rp49,7 triliun untuk 9,6 juta ton.