Anggaran Makan Bergizi Gratis Kurang Rp 24 Triliun hingga Akhir Tahun Ini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 24 triliun agar dapat direalisasikan sepenuhnya hingga Desember 2025.

Dadan menjelaskan, hingga awal Agustus ini, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp 7,9 triliun—melampaui perkiraan sebelumnya sebesar Rp 6 triliun untuk akhir Juli. Berdasarkan proyeksi BGN, total serapan anggaran hingga Agustus 2025 diperkirakan menyentuh angka Rp 9 triliun.

Memasuki September, MBG ditargetkan menjangkau sekitar 50 juta penerima manfaat, dengan kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp 19 triliun. Sementara pada Oktober, jumlah penerima manfaat diproyeksikan melonjak menjadi 72 juta orang, dengan serapan dana mencapai Rp 37 triliun.

“November ini 75 juta penerima manfaat, sudah akan menyerap kurang lebih Rp 59 triliun dan di akhir Desember kita akan menyerap Rp 76 triliun. Jadi anggarannya Rp 71 triliun itu untuk makan bergizinya sendiri kan Rp 52 triliun, jadi kami untuk makan bergizi-nya saja akan membutuhkan tambahan Rp 24 triliun,” kata Dadan gelaran Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8).

Selain membeberkan realisasi, target dan penyerapan dana MBG, Dadan juga mengatakan per hari ini BGN telah memiliki 3.338 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sementara datanya melayani 8,2 (juta penerima manfaat). Kalau masing-masing 3.000 (penerima manfaat) sebetulnya kita sudah hampir double digit jadi dalam 2 hari kita sudah akan mendapatkan data bahwa penerima manfaat itu sudah lebih dari 10 juta,” imbuhnya.

BGN juga sudah mempekerjakan relawan di 38 provinsi, 502 kabupaten dan 4.700 kecamatan dari total 7.200 (kecamatan) dengan jumlah 106.000 tenaga kerja.

Saat ini BGN tengah melakukan berbagai percepatan pembangunan SPPG dengan tiga strategi. Pertama, mempercepat verifikasi dan administrasi.

“Kemudian yang kedua yang SPPG dibangun lewat APBN ada kurang lebih Rp 6 triliun yang harus kita implementasikan untuk membangun 1.542 SPPG dan kami baru saja bekerja sama dengan (Kementerian) PU untuk percepatan pembangunan tersebut,” jelasnya.

Strategi ketiga adalah pembangunan SPPG di daerah Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan target 6.000 SPPG dan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri juga Pemerintah Daerah.

“Seluruh infrastruktur kami targetkan akan selesai di bulan Oktober, sehingga November kami hanya mengisi administrasi dan memberikan pelayanan kepada seluruh target penerimaan manfaat,” tutup Dadan.