Alasan TNI Tambah Enam Kodam Baru

TENTARA Nasional Indonesia menambah pembentukan enam komando daerah militer atau kodam baru pada tahun ini. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana mengatakan urgensi penambahan sejumlah komando teritorial itu agar TNI bisa lebih responsif dalam mengatasi isu-isu lokal di daerah.

"Baik dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer seperti terorisme, separatisme, hingga bencana alam," kata dia saat dihubungi pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Selain itu, menurut dia, penambahan enam kodam baru ini penting lantaran cakupan wilayah tugas yang luas. Dengan adanya kodam baru di sejumlah daerah, ujar dia, kekuatan TNI AD bisa menjangkau lebih banyak wilayah hingga ke pelosok negeri.

"Sehingga peran dan kontribusinya bagi stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat semakin optimal," ucap Wahyu.

Dia mengatakan kebijakan ini bagian dari langkah strategis dalam bidang pertahanan di internal TNI AD. Wahyu berujar tujuan dibentuknya kodam baru ini murni untuk memperkuat Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

"Sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengkritik kebijakan penambahan enam Kodam baru oleh TNI ini. Menurut dia, hal ini menyalahi amanat reformasi yang semestinya mendorong terciptanya restrukturisasi komando teritorial.

"Sebab pada masa Orde Baru, kodam itu erat kaitannya dengan fungsi sosial politik tentara atau dwifungsi," katanya dihubungi pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Apalagi, ujar dia, penambahan enam kodam ini dilakukan di tengah kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah Prabowo Subianto. Dia menilai dibentuknya sejumlah kodam baru ini tidak etis, sebab di sektor pendidikan maupun kesehatan melakukan penghematan besar-besaran.

Hussein mengaku khawatir penambahan enam Kodam baru ini berpotensi mengganggu jalannya demokrasi. Sebab, kata dia, komando teritorial ini tidak hanya untuk fungsi pertahanan, melainkan juga sosial politik.

"Komando teritorial itu tidak kompatibel dengan alam demokrasi. Karena militer itu fungsinya pertahanan dan menghadapi ancaman, sedangkan komando teritorial dirancang dari awal juga dirancang untuk fungsi sosial politik," ujarnya.

Alih-alih menambah kodam baru, menurut dia, seharusnya TNI menggelontorkan anggarannya untuk modernisasi. "Perang itu sudah berubah mau di regional ataupun internasional. Tidak hanya dimenangkan dari besarnya pasukan, tapi dimenangkan dengan penguasaan teknologi mutakhir," ujarnya.

Adapun enam kodam baru ini bakal diresmikan pada Ahad, 10 Agustus 2025 bertepatan dengan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Penambahan enam kodam baru itu terdiri dari Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang meliputi daerah Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang meliputi wilayah Padang dan Jambi, Kodam XXI/Radin Inten yang meliputi daerah Lampung dan Bengkulu.

Di Pulau Kalimantan juga akan diresmikan Kodam XXII/Tambun Bungai yang meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bergeser sedikit ke Pulau Sulawesi, bakal diresmikan pembentukan Kodam XXIII/Palaka Wira yang meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam keenam yang akan diresmikan ialah Kodam XXIV/Mandala Trikora, meliputi daerah Merauke.