Aksi Demo 25 Agustus Jadi Alarm Keras untuk Elite Politik

Polisi memblokade pengunjuk rasa yang akan menggeruduk gedung DPR di Pejompongan, Jakarta, Senin, (25/8/2025).(MI/Usman Iskandar)

ELITE politik diingatkan untuk tidak mempertontonkan manuver yang jauh dari rasa empati terhadap masyarakat. Mulai dari pesta seremonial mewah, perebutan panggung kekuasaan, hingga isu kenaikan gaji fantastis, semua itu menuai kritik tajam publik.

Pengamat politik sekaligus Ketua Umum Ganjarist, Kris Tjantra, menilai fenomena tersebut sebagai bukti nyata ketidakpekaan elite terhadap penderitaan rakyat.

“Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, harga pangan meroket, dan lapangan kerja makin sempit, para politisi malah sibuk mencari pencitraan dan berebut posisi. Ini bukan sekadar ironi, tapi bukti nyata bahwa kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi syahwat kekuasaan,” tegas Kris dalam keterangnnya di Jakarta (26/8).

Menurutnya, aksi para elite itu semakin memperlebar jarak antara rakyat dan pemimpin.  “Masyarakat butuh keberpihakan nyata, bukan pesta pora di tengah krisis. Rakyat antre minyak goreng, tapi elit antre kursi jabatan. Ini pelecehan terhadap akal sehat publik,” sambungnya.

Kritik serupa juga menggema di media sosial. Warganet ramai menyuarakan kekecewaan atas perilaku elite yang dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Kris mengingatkan, bila fenomena ini terus berlanjut, kepercayaan rakyat terhadap politik dan demokrasi bisa tergerus habis.

“Politik seharusnya alat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan panggung pertunjukan kepentingan pribadi. Jika para elit terus abai, rakyat sendiri yang akan menjatuhkan vonis di bilik suara,” imbuh Kris.

Kekecewaan publik juga tercermin dari aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (25/8). Massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum menuntut DPR membatalkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan, membuka transparansi penghasilan anggota dewan, hingga menghentikan dominasi oligarki politik.

“Terjadinya demonstrasi 25 Agustus kemarin sebagai alarm dari masyarakat yang semakin tidak percaya dengan anggota DPR yang selama ini dianggap mampu menerjemahkan keinginan masyarakat. Apalagi di saat kemiskinan yang belum terentaskan dan di tengah PHK di berbagai sektor hingga sulitnya mencari pekerjaan, tapi muncul berita terkait tunjangan fantastis untuk anggota dewan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum jelas arah pelaksanaannya. Kris menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar program tersebut tidak menjadi ladang penyalahgunaan.

“Kami mengingatkan bahwa tanpa proses yang transparan dan akuntabel, Koperasi Merah Putih ini berisiko menjadi ladang penyalahgunaan untuk korupsi. Pemerintah juga perlu belajar dari kegagalan masa lalu yang masih belum optimal dan cenderung banyak koperasi yang mati suri. Apalagi saat ini kita tidak tahu, bagaimana kelanjutan dari program ini,” tutupnya.