Airlangga Temui Sekjen OECD, Sampaikan Komitmen RI untuk Jadi Anggota

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan dokumen Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann. Hal ini menandai langkah penting Indonesia dalam proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Penyerahan dilakukan di sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis, Senin (3/6), sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum kerja sama internasional.

“Jadi sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan, serta organisasi internasional strategis. Antara lain kita sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksesi CPTPP, dan OECD, yang ini merupakan sebuah perkumpulan ekonomi negara-negara maju,” ujar Menko Airlangga pada Konferensi Pers terkait Perkembangan Kesiapan Indonesia Menuju Keanggotaan OECD di Paris, Rabu (4/6).

Proses aksesi tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola global yang inklusif dan berbasis aturan. Airlangga menyampaikan, penyerahan IM menjadi langkah krusial menuju keanggotaan penuh Indonesia di OECD.

“Momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan Inisial Memorandum,” imbuh Menko Airlangga.

Dokumen IM mencakup 25 kebijakan prioritas yang diklasifikasikan dalam 32 topik dan merupakan hasil self-assessment Indonesia terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen OECD. Proses penyusunannya dilakukan secara menyeluruh oleh Tim Nasional Aksesi OECD, yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pasca adopsi Roadmap Aksesi Indonesia pada 29 Maret 2024.

Selain agenda OECD, Indonesia juga mendukung penguatan sistem perdagangan multilateral melalui Agenda Reformasi World Trade Organization (WTO). Melalui forum Informal Gathering of WTO Trade Minister, Indonesia kembali menegaskan pentingnya penguatan WTO sebagai penjaga sistem perdagangan global berbasis aturan agar ke depan dapat lebih adaptif terhadap dinamika global saat ini.

“Indonesia mendorong reformasi WTO dan Indonesia menjanjikan nanti dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-14 di Kamerun, WTO wajib mencapai hasil yang lebih baik dan tentu Indonesia akan menugaskan Dubes Indonesia di WTO untuk membuat persiapan berkait dengan rencana tersebut,” tutur Airlangga.

Di sela kunjungan tersebut, Airlangga juga melakukan pertemuan bilateral dengan United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer guna membahas perkembangan negosiasi tarif resiprokal yang telah dimulai sejak April lalu. Indonesia sudah melakukan perundingan putaran pertama mencakup berbagai isu termasuk tarif, hambatan non-tarif, digital trade, sampai dengan economic security. Putaran kedua perundingan dijadwalkan berlangsung minggu depan di Washington D.C.

Lebih lanjut, pemerintah optimistis proses aksesi OECD akan berjalan secara konstruktif mengingat kesesuaian banyak regulasi nasional dengan standar OECD. Aksesi ini juga akan membuka peluang untuk memperkuat sektor UMKM, sistem pendidikan nasional, kesehatan publik, dan pemberantasan korupsi lintas batas melalui partisipasi dalam OECD Anti-Bribery Convention.

Partisipasi aktif Indonesia di OECD diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan global yang lebih berkeadilan. Serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara representatif dari Global South dalam tatanan internasional.

“Indonesia tentu akan membuat kebijakan yang tentunya bisa mewakili negara-negara selatan atau global south, karena Indonesia salah satu negara global south, yang selalu akan melakukan perbaikan terhadap standar-standar kebijakan global. Artinya Indonesia nanti ke depannya akan mewarnai dari kebijakan di OECD ini,” pungkasnya