AHY Buka Suara Soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Berisiko Tinggi?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih mengkaji secara mendalam rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan mengingat skalanya yang besar. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan semua aspek telah lengkap sebelum mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan pengalaman dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Kereta cepat, ini tentu masih dalam studi, sekali lagi ini adalah sesuatu yang besar, proyek besar. Sehingga kami ingin lengkap dulu, karena kita juga sudah punya pengalaman, kereta cepat Jakarta Bandung," ujar AHY usai rapat koordinasi, Rabu (13/8/2025).

Ia menjelaskan, kerja sama dengan China dalam proyek kereta cepat sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk melihat pelajaran yang dapat diambil, baik dari sisi perbaikan maupun praktik terbaik yang bisa diterapkan. Presiden, kata AHY, mendorong koordinasi intensif dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, yang memiliki ketertarikan dan kemampuan sesuai prinsip saling menguntungkan.

"Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam hal teknis, maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

AHY menekankan pentingnya memastikan proyek ini benar-benar layak. Ia mengingatkan, pembangunan jalur Jakarta-Bandung saja sudah penuh tantangan, termasuk pembebasan lahan. Jalur hingga Surabaya akan melewati banyak provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga memerlukan waktu dan koordinasi lintas kementerian serta antara pemerintah pusat dan daerah.

"Lalu selain itu juga ada tantangan untuk membangun jalur kereta cepat Jakarta - Bandung saja menantang, termasuk (persoalan) lahan dan lain sebagainya, bisa dibayangkan kalau ditarik sampai dengan Surabaya, melewati banyak provinsi termasuk kabupaten, kota. Jadi pasti membutuhkan waktu bagi kami bukan hanya lintas KL, tapi juga antara pemerintah pusat dengan daerah. Jadi mohon bersabar," katanya.

Selain kereta cepat, AHY juga menyoroti rencana pembukaan kembali bandara internasional baru, sesuai arahan Presiden untuk mendorong sektor pariwisata. Menurutnya, bandara menjadi salah satu faktor penting dalam menarik wisatawan mancanegara maupun domestik, di samping peran maskapai penerbangan.

"Bandara internasional diharapkan bisa menarik masuknya wisatawan macam negara. Tapi tadi juga kita sepakat membahas dalam diskusi rapor tadi, bahwa kita harus terus evaluasi," ujarnya.

AHY menegaskan, pembukaan bandara internasional harus dihitung secara cermat apakah benar-benar berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan. Keputusan ini melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, kementerian terkait lainnya, serta pemerintah daerah yang harus mempromosikan destinasi secara kompetitif.

"Sehingga ini akan kita ukur dengan teliti semuanya dan terukur segala sesuatunya," kata AHY.