Ada Dokter yang Dipolisikan, RSUDAM Pastikan Pelayanan Bedah Anak Tetap Berjalan

Lampung Geh, Bandar Lampung – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Imam Ghozali menegaskan pelayanan medis, khususnya di bidang bedah anak, tetap berjalan normal meski salah satu dokter spesialis bedah anak, dr. Billy Rosan, dinonaktifkan terkait dugaan praktik jual-beli alat medis. Imam menyebut, pihaknya sudah melakukan langkah mitigasi agar pelayanan tidak terganggu. “Kami punya tiga dokter bedah anak, jadi masih ada dua dokter yang melayani. Selain itu ada tiga dokter bedah umum dan dua dokter bedah digestif yang bisa menjadi backup. Jadi pelayanan bedah anak tidak akan pernah terganggu dan sekarang sudah berjalan normal,” jelasnya saat diwawancarai, Kamis (28/8). Terkait laporan keluarga pasien ke Polda Lampung, Imam menegaskan hal itu menjadi hak keluarga untuk menempuh jalur pengaduan. Namun, ia juga menekankan, kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan dr. Billy Rosan akan sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH). “Dalam Permenkes disebutkan bahwa siapapun tenaga kesehatan yang berhubungan dengan masalah hukum berhak mendapat pendampingan. Saya berikan haknya, tapi kalau masalahnya bergulir, kita serahkan ke APH,” ujar Imam. Lebih lanjut, Imam mengungkapkan, RSUDAM sudah sejak 2016 menyiapkan seluruh kebutuhan alat medis operasi, sehingga tidak ada alasan dokter meminta pasien untuk membeli atau menyewa peralatan dari luar rumah sakit. “Sudah sejak 2016 mitigasi itu dilakukan. Kebutuhan pasien untuk tindakan operasi apapun sudah disiapkan RSUDAM. Misalnya operasi bayi Alesha kemarin yang membutuhkan stapler, itu sudah ada dalam permintaan dokter bedah anak,” tegasnya. Kasus ini mencuat setelah keluarga pasien bayi bernama Alesha Erina Putri, putri pasangan Sandi Saputra (27) dan Nida Usofie (23), warga Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan, mengaku diminta uang sebesar Rp8 juta oleh dr. Billy Rosan. Uang tersebut disebut sebagai biaya pembelian alat stapler untuk operasi yang menurut dr. Billy tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun, pihak rumah sakit menegaskan seluruh kebutuhan operasi telah disiapkan dan sepenuhnya diakomodir oleh BPJS. Imam juga mengungkapkan, telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dr. Billy Rosan sejak 22 Agustus 2025. “Sanksinya jelas, yang bersangkutan tidak boleh melayani lagi sampai batas waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu hasil investigasi Inspektorat dan lainnya. Kalau ada unsur pidana, kita serahkan ke APH,” pungkasnya. (Cha/Ansa)