6 Tersangka Kasus Suap Vonis Lepas CPO Segera Disidang: Hakim, Panitera, Swasta

Enam tersangka kasus dugaan suap vonis lepas CPO di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menerima pelimpahan 6 tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus dugaan suap dalam vonis lepas korupsi crude palm oil (CPO). Pelimpahan diterima dari penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung.

Kajari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra, mengatakan usai menerima pelimpahan tersebut pihaknya akan mulai menyusun surat dakwaan.

"Terhadap keenam tersangka ini oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sambil menyiapkan surat dakwaan," kata Safrianto dalam jumpa pers, Senin (30/6).

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra. Foto: Jonathan Devin/kumparan

Safrianto mengatakan, setelah surat dakwaan rampung disusun, para tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk diadili.

"Selanjutnya akan dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," jelasnya.

Enam tersangka kasus dugaan suap vonis lepas CPO di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Adapun keenam tersangka yang dilimpahkan hari ini, yakni: eks Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta; 3 majelis hakim, Djuyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif; mantan Panitera Muda PN Jakpus, Wahyu Gunawan; serta pihak legal Wilmar Group, Muhammad Syafei.

Sedianya, ada 8 orang tersangka yang telah dijerat Kejagung. Namun, masih ada dua tersangka lagi yang penyidikannya belum rampung. Mereka ialah pengacara Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri.

Kasus Suap Vonis Lepas CPO

Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima Rp 60 miliar dari Ariyanto dan Marcella ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Uang tersebut disebut berasal dari korporasi Wilmar Group.

Penyerahan uang kepada Arif tersebut diberikan melalui seorang panitera, Wahyu Gunawan. Setelah uang tersebut diterima, Wahyu kemudian mendapat jatah sebesar USD 50 ribu sebagai jasa penghubung.

Arif kemudian menunjuk susunan majelis hakim yang akan menangani perkara korupsi CPO tersebut.

Kemudian, Arif diduga membagi uang suap tersebut kepada majelis hakim dalam dua tahap. Pertama, Arif memberikan total Rp 4,5 miliar kepada ketiganya sebagai uang baca berkas perkara.

Kemudian, Arif kembali menyerahkan uang sebesar Rp 18 miliar kepada Djuyamto dkk agar memberikan vonis lepas kepada para terdakwa. Djuyamto diduga menerima bagian sebesar Rp 6 miliar.

Adapun dalam putusannya terkait kasus persetujuan ekspor CPO itu, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa korporasi itu terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan. Namun, Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut bukan korupsi.

Majelis Hakim kemudian menjatuhkan vonis lepas atau ontslag dan terbebas dari tuntutan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 17 triliun.

Belum ada keterangan dari para terdakwa korporasi CPO maupun para tersangka pengaturan vonis perkara persetujuan ekspor CPO mengenai kasus dugaan suap tersebut.

Di sisi lain, Kejagung saat ini juga tengah mengembangkan adanya dugaan perintangan penyidikan suap vonis lepas CPO ini. Dalam kasus itu, sudah ada 4 tersangka, yakni pengacara Marcella Santoso dan Junaedi Saibih; eks Direktur JakTV Tian Bahtiar; dan Ketua Tim Cyber Army, M. Adhiya Muzakki.