Prabowo Bilang Pertahanan Kuat untuk Jaga Kekayaan Negara. YLBHI: Fungsi TNI Bergeser

YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman sudah bergeser jauh. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyoroti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR kemarin, Jumat, 15 Agustus 2025.

“Sekarang tentara menjaga kekayaan, kan itu sangat jauh dari fungsi mereka yang urusannya pertahanan dan kedaulatan,” ucap Isnur dalam acara diskusi yang diselenggarakan di Kantor Center for Economics and Law Studies (Celios), Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 16 Agustus 2025.

Adapun Prabowo Subianto dalam pidato sesi pertamanya sempat mengatakan bahwa situasi geopolitik kini semakin tidak menentu. Maka dari itu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat guna menjaga kekayaan negara.

Dia menjabarkan bahwa tahun ini pemerintahannya resmi membentuk enam Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigadir Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.

“Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan kita,” kata Prabowo dalam pidatonya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2025.

Muhammad Isnur pun mempertanyakan pergeseran tugas dan fungsi pokok militer itu. “Kok sekarang untuk menjaga kekayaan malah dibentuk kodam-kodam baru?” ucap Isnur.

Menurut Isnur, fungsi pertahanan pun seharusnya diartikan sebagai mempertahanan kedaulatan dari ancaman luar. Sementara ekspansi struktur militer yang meliputi penambahan kodam-kodam itu justru menyiratkan adanya ancaman dari dalam.

"Kalau komando di teritori itu artinya apa? Ancaman dari dalam," kata Isnur. "Dan cara pandang ancaman pertahanan dari dalam ini keliru. Yang harus diperkuat itu sebenarnya angkatan laut, angkatan udara."

Lebih jauh, Isnur pun menyoroti bahwa pidato kenegaraan Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung hak asasi manusia. Tak hanya itu, pidato tersebut juga tidak menyinggung soal kebebasan berekspresi bagi warga Indonesia.

Isnur menerjemahkan ini sebagai langkah Prabowo menggenjot pertumbuhan dengan pendekatan militeristik atau pendekatan berbasis kekuatan keamanan. “Tapi di sisi lain, enggak diberikan jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat, maupun pemenuhan hak asasi manusia,” kata Isnur.