Warga Jogja Ini Protes Kenaikan Tunjangan DPR, Kirim Korek Kuping ke Senayan

Seorang warga Yogyakarta, Baharuddin Kamba, melakukan aksi protes simbolis terhadap kenaikan tunjangan DPR RI dengan mengirimkan paket berisi surat, korek kuping, dan penghapus ke Gedung DPR RI, Jakarta. Paket itu ia kirim melalui Kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, pada Jumat (22/8) sekitar pukul 10.45 WIB.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Kamba menilai gaji dan tunjangan anggota dewan yang kini tembus lebih dari Rp100 juta per bulan tidak manusiawi dan nir-empati. Ia menilai kebijakan tersebut muncul di tengah kondisi ekonomi sulit serta saat Presiden Prabowo Subianto gencar menggaungkan efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer daerah, termasuk di DIY.

“Hal ini sangat kontras karena di satu sisi pemerintah menggaungkan soal efisiensi anggaran dan pemangkasan anggaran di daerah, namun di sisi lain pemerintah memberikan kenaikan tunjangan bagi para anggota DPR RI,” tulis Kamba dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/8).

Ia menegaskan kebijakan itu membebani rakyat kecil. “Rakyat dikenai beragam pajak dengan tarif yang tinggi, sementara para anggota DPR RI diguyur dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar. Sungguh melukai hati rakyat miskin, yang semakin kesulitan dalam hal ekonomi,” lanjutnya.

Dalam suratnya, Kamba juga merinci komponen tunjangan yang naik, di antaranya tunjangan beras dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan, tunjangan bensin dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta per bulan, serta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Selain itu, anggota DPR juga menerima tunjangan melekat Rp15 juta dan tunjangan lain Rp34,8 juta per bulan.

Korek kuping yang dikirim Kamba dimaksudkan sebagai simbol agar DPR mau mendengar suara rakyat, sementara penghapus melambangkan harapan agar kebijakan kenaikan tunjangan dibatalkan. Namun, menurutnya, bila kenaikan tetap dipertahankan, seharusnya dibarengi dengan peningkatan kinerja legislatif, termasuk percepatan pengesahan sejumlah RUU yang masih tertunda seperti RUU Perampasan Aset.