Wamenlu RI Anis Matta Desak OKI Bertindak Tegas Hentikan Aneksasi Gaza

Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, Senin (25/8/2025).(Dok. Istimewa)

WAKIL Menteri Luar Negeri RI Anis Matta menyerukan agar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil langkah tegas dalam menghentikan rencana Israel melakukan aneksasi Gaza dan pendudukan permanen di Palestina.

"Seberapa pun lamanya waktu yang dibutuhkan dan sebanyak apapun pengorbanan yang harus dijalani, Palestina akan senantiasa menjadi jantung yang berdenyut bagi umat ini," kata Anis dalam keterangan resminya Selasa (26/8).

Anis menegaskan bahwa Visi Israel Raya serta langkah-langkah yang ditempuh Tel Aviv merupakan ancaman eksistensial bagi keberlangsungan seluruh negara di kawasan. Menurutnya, diperlukan persatuan dan mekanisme kolektif di antara negara anggota OKI untuk menjaga kedaulatan masing-masing.

"OKI perlu mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya untuk menolak dan menghentikan rencana pendudukan penuh Israel atas Gaza serta perluasan permukiman di Tepi Barat," tegasnya.

Dia juga mendorong kerja sama dengan lembaga internasional guna segera mengakhiri perang dan memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk Gaza melalui semua jalur yang tersedia.

Krisis Kemanusiaan di Gaza

Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI di Jeddah, Arab Saudi, Senin (25/8) semakin mendesak setelah PBB menyatakan bahwa Gaza telah berada pada tingkat kelaparan total. 

"Tidak ada yang lebih buruk daripada menjadikan kelaparan sebagai senjata perang dan genosida terhadap saudara-saudara kita di Gaza," sebut Anis.

Menurutnya, saat ini terdapat pergeseran opini global yang mulai menguatkan narasi Palestina di publik. Momentum tersebut harus dimanfaatkan OKI untuk mendorong pengakuan internasional atas kemerdekaan Palestina, termasuk mendesak Dewan Keamanan PBB menggelar sidang khusus guna mengakhiri pendudukan Israel.

Dukungan Kolektif OKI

Sebanyak 43 negara anggota OKI menghadiri pertemuan tersebut, 21 di antaranya diwakili oleh menteri luar negeri, termasuk perwakilan Palestina. Forum ini berhasil mengadopsi resolusi yang menolak keras rencana Israel menduduki Gaza, menuntut pembukaan blokade bantuan kemanusiaan, serta mendesak PBB dan negara-negara lain untuk menghentikan agresi Israel.

Di sela konferensi, Wamenlu RI juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Irak. Keduanya membahas peluang kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata sebagai bagian dari penguatan hubungan kedua negara. (Fer/I-1)