Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta Prabowo Tingkatkan Bantuan Pendidikan Kemenag, Ini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengingatkan kemampuan masyarakat yang melemah akibat lesunya ekonomi dunia.

Kondisi tersebut, mengharuskan pemerintah menolong masyarakat yang tak mampu. Pasalnya, biaya pendidikan yang terus meningkat juga kian memberatkan masyarakat pada umumnya.

Dia menilai, pendidikan menjadi semacam pintu keluar bagi generasi muda dari kalangan yang tidak mampu.

“Untuk itu, kami meminta Presiden Prabowo menaikkan bantuan pendidikan bagi masyarakat tak mampu. Dengan kemampuan pemerintah saat ini, tahun depan dimungkinkan untuk menaikkan dua kali lipat,” kata Singgih, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Menurut Singgih, meskipun pemerintah melakukan penghematan namun tidak memotong anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah).

Pada anggaran 2025, Kementerian Agama menyalurkan program beasiswa KIP-Kuliah bagi 21.490 mahasiswa dengan rincian 16.600 mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan 4.890 mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Kementerian Agama juga menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2025, dengan jumlah penerima 938.160 pelajar SD, 911.625 pelajar SMP, 399.260 pelajar SMA, dan 442.692 siswa SMK.

Bantuan tersebut masih kurang, untuk membantu mahasiswa dan pelajar yang tak mampu.

BACA JUGA: Saat Pejuang Berjuang dan Rakyat Gaza Dibantai, Abbas Sibuk Bahas Kekuasaan, Hamas Meradang

Menurut Singgih, Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemerintah menaikkan PIP dan KIP-Kuliah untuk Kemenag hingga dua kali lipat, yakni 50 ribu mahasiswa dan KIP untuk 5 juta siswa.

Dia menyebut bila Kementerian Keuangan dan Bappenas mau memberikan anggaran lebih, seharusnya tidak jadi masalah, karena 20 persen APBN untuk biaya pendidikan tidak sepenuhnya jatuh kepada Kemendikbudristek dan bisa dialokasikan untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama.