Usai Gelombang Demo, Gubernur: Jakarta Rugi Hingga Rp80 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pihaknya telah menghitung total kerugian Jakarta akibat kerusakan infrastruktur usai berbagai demonstrasi. Sejak pekan lalu, sejumlah aksi unjuk rasa terjadi di pelbagai titik di Ibu Kota. Bahkan, ada di antaranya yang diwarnai kericuhan.

Menurut Gubernur Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menelan kerugian hingga Rp 80 miliar. Angka ini meralat pernyataan sebelumnya, yakni Rp 55 miliar, yang belum mencakup biaya perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO).

“Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar. Kalau termasuk dua JPO di Senen dan di Polda Metro Jaya, sekarang menjadi Rp80 miliar,” kata sosok yang akrab disapa Pram itu kepada awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Sebelumnya, Gubernur Pram menyebut adanya kerugian akibat kerusakan infrastruktur yang dialami BUMD PT Transjakarta, PT MRT Jakarta, dan kamera pengawas (CCTV) di Jakarta. Hal itu sebagai imbas aksi demonstrasi yang berujung kericuhan.

Ketika itu, ia menyatakan, jumlah kerugian ditaksir mencapai sekira Rp 55 miliar. Akan tetapi, perhitungan yang termutakhir merevisi besaran itu menjadi tak kurang dari Rp 80 miliar.

Selain dua unit JPO di Senen dan Polda Metro Jaya, kerusakan juga dialami sejumlah CCTV dan 18 lampu lalu lintas. Dari total 18 lampu lalu lintas yang rusak itu, Pramono mengeklaim, sebanyak 17 di antaranya sudah diperbaiki.

“Tinggal satu yang belum selesai yaitu di Slipi,” kata Pramono.

Untuk perbaikan infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenan untuk yang JPO di Senen dan juga JPO di Polda (Metro Jaya) untuk dibantu oleh pemerintah pusat. Tadi, kami berdiskusi dan beliau langsung memberikan respons," kata Pramono.

Ia memperinci, alokasi anggaran revitalisasi JPO yang dilengkapi dengan lift dan fasilitas ramah penyandang disabilitas itu mencapai Rp19 miliar.

Dijumpai dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah pusat akan menanggung perbaikan JPO dan halte Transjakarta di Senen dan Polda Metro Jaya.

“Dua itu (halte Senen dan Polda Metro Jaya) akan kami kerjakan dengan cepat. Harapannya, secara fungsional kurang dari tujuh hari,” kata Dody.

Dody mengatakan biaya perbaikan dari JPO dan halte Transjakarta di Senen dan Polda Metro Jaya akan menggunakan anggaran PU yang sudah disiapkan untuk keadaan darurat.

Ia mencatat total kerugian dari rangkaian unjuk rasa di seluruh Indonesia mencapai sekitar Rp900 miliar. Kementerian PU, lanjutnya, menyediakan anggaran dengan nilai tersebut demi mendukung percepatan renovasi fasilitas rusak.

“Kami sudah menganggarkan Rp900 miliar untuk seluruh Indonesia, bukan hanya untuk Jakarta. Insya Allah, cukup untuk menanggung dua JPO (Senen dan Polda Metro Jaya),” kata Dody.

sumber : Antara