Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pusat. Ia menekankan agar pemda bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menghimpun pendapatan asli daerah (PAD), terutama di tengah efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat.
Dalam RAPBN 2026, transfer ke daerah dipatok Rp 650 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan APBN 2025 yang tercatat Rp 919 triliun, dengan outlook realisasi mencapai Rp 864,1 triliun.
Tito menyadari masih banyak daerah yang sangat bergantung pada transfer dari pusat. Meski ada juga daerah dengan kapasitas fiskal besar berkat PAD yang tinggi.
"PAD-nya yang harus kreatif dan inovatif, tapi tidak memberatkan masyarakat, di antaranya menghidupkan kemudahan berusaha, perizinan, ada mal-mal pelayanan publik yang sudah dibuka untuk mempermudah masyarakat berusaha," ujar Mantan Kapolri itu dalam konferensi pers RAPBN 2026 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, dikutip Minggu (17/8).
Ia mencontohkan daerah dengan PAD tinggi seperti Bali yang bertumpu pada sektor wisata, serta DIY dengan kekuatan UMKM. Menurut Tito, dua daerah itu bisa maju karena pemerintah daerahnya kreatif dalam menggali potensi.
Titio juga menyinggung masih banyak sektor penerimaan daerah yang belum dioptimalkan.
"Ada sektor-sektor lain seperti misalnya kendaraan bermotor, parkir yang masih mungkin belum ter-collect dengan baik. Nah, bisa diatur untuk dioptimalkan," jelasnya.
Selain pajak, Tito menilai pemda bisa meningkatkan pendapatan dengan mendukung dunia usaha. Ia menekankan agar izin usaha dipermudah terlebih dahulu, lalu kontribusi berupa retribusi bisa dipungut setelah usaha berjalan.
“Diberikan kemudahan perizinan dulu, buka dulu. Nanti baru setelah itu ada retribusi ketika mereka sudah untung. Tapi jangan dipersulit dulu. Pada waktu mereka baru mau membuat izin saja sudah susah,” kata Tito.