Titiek Soeharto Prihatin Ada Beras Dioplos, Minta Pelaku Ditindak

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto saat ditemui usai Raker dengan Menteri Pertanian, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, buka suara terkait kasus adanya beras oplosan. Dia meminta perusahaan yang melakukan aktivitas tidak bertanggung jawab tersebut ditindak tegas.

"Beras oplosan ya, prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jera gitu," kata Titiek saat ditemui di kompleks parlemen, Selasa (15/7).

Titiek menyayangkan kasus tersebut muncul di tengah keinginan Presiden Prabowo Subianto mencapai swasembada pangan pada masa pemerintahannya.

"Kita semua ini lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan, kita sama bareng-bareng lah semuanya, supaya tertib," ujar Titiek.

Untuk menindaklanjuti kasus oplosan beras, Titiek mengatakan Komisi IV DPR akan memanggil pihak Kementerian Pertanian (Kementan) besok.

"Hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok ditanyain sama kita. Besok, ya," ungkap Titiek.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjawab pertanyaan jurnalis saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (10/7/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan menindak tegas pelaku mafia pangan dan korupsi yang menghambat kedaulatan pangan, salah satunya dengan melakukan oplosan beras.

Amran menuturkan, investigasi gabungan mengungkap skandal pengoplosan beras oleh 212 merek. Modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp 99 triliun.

“Kalau ini terjadi selama 10 tahun, kerugiannya bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Ini harus kita selesaikan bersama,” tegas Amran melalui keterangan tertulis.

Terkait praktik curang mafia beras, pemerintah telah bersurat resmi ke Jaksa Agung, Kapolri, dan Satgas Pangan, yang kini tengah bekerja secara intensif.

“Pengusaha besar sudah diperiksa. Ini harus ditindak tegas, tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi negara superpower dan menuju Indonesia Emas, tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor dan mafia pangan,” ujar Amran.

Amran juga menekankan pentingnya keberpihakan pada masyarakat kecil. Ia menyayangkan praktik pengoplosan beras yang menyebabkan harga beras medium dijual dengan harga premium, hingga selisih dapat mencapai Rp 3.000 per kilogram.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah telah menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras sepanjang Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial. Selain itu, sebanyak 1,3 juta ton beras akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).