Terima Kritik dari KH Maruf Amin, Dedi Mulyadi Sebut Hibah Pesantren Bukan Dihilangkan tapi Ditunda

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku berterima kasih atas kritik yang dilayangkan mantan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 KH Maruf Amin menyangkut hibah pesantren. Ia memastikan hibah pesantren tidak dihilangkan akan tetapi ditunda untuk terlebih dahulu dilakukan evaluasi.

"Terima kasih buat Pak Kiai yang telah mengkoreksi saya, tetapi yakinlah apa yang saya lakukan demi kepentingan umat," ujar Dedi seusai upacara HUT RI ke 80 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Ahad (17/8/2025).

Dedi mengatakan, Pemprov Jabar bukan menghilangkan bantuan secara tiba-tiba. Akan tetapi, hanya menunda untuk dilakukan evaluasi agar distribusinya tepat sasaran dan sesuai peruntukan.

"Jadi pemerintah provinsi bukan menghilangkan bantuan tiba-tiba, tetapi menunda untuk melakukan evaluasi agar nanti distribusinya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya," kata dia.

Ia mengatakan ingin hibah pesantren tidak mengalir hanya ke dua kabupaten saja yaitu Garut dan Tasikmalaya. Ia pun mengaku tahun 2026 hibah pesantren akan mulai disalurkan kembali. "Artinya tidak menumpuk pada dua kabupaten saja Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Ya nanti 2026 akan mulai kita tata," katanya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengungkapkan dana hibah pesantren banyak diselewengkan, tidak tepat sasaran dan tidak merata. Oleh karena itu, ia menginginkan dilakukan evaluasi terhadap dana hibah tersebut.

Ia mencontohkan terdapat yayasan baru yang tidak terverifikasi akan tetapi mendapatkan dana miliaran.