Terungkap! Ini Arahan Prabowo untuk Para Menterinya di Sidang Kabinet

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan arahan Presiden Prabowo Subianti terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya kemudahan perizinan berusaha penting untuk menciptakan daya saing.

Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,12% di kuartal II - 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Belum lagi penyerapan tenaga kerja juga naik dari bulan Februari 2024 ke Februari 2025, mencapai 97,73% atau 3,59 juta orang.

"Kemudian bapak presiden melihat bahwa daya saing itu menjadi penting dan kita bersaing dengan berbagai negara. Oleh karena itu kemudahan perizinan berusaha harus segera didorong dan pemerintah telah mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif," kata Airlangga, usai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (7/8/2025).

Dia berharap One Single Submission (OSS) bisa diterapkan seluruh lembaga pemerintahan dan berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, pada semester kedua ini, menurut Airlangga, pemerintah mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli agar pertumbuhan ekonomi bisa terjaga. Selain itu pemerintah juga menitik beratkan pada program unggulan, pembiayaan sektor perumahan, hingga mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan.

"Untuk perumahan ada FLPP. Kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving dengan Rp 5 miliar bisa di-revolve 4 kali. Sehingga bisa disiapkan sampai dengan Rp 20 miliar. Nah itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM,: katanya.

Selain itu, fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar juga tetap dilanjutkan hingga akhir 2025. Di samping itu, pemerintah juga tengah menyiapkan program strategis dalam rangka menyambut periode Natal dan Tahun Baru.

Lebih lanjut, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda khusus yang akan disampaikan oleh Presiden pada 15 Agustus mendatang. Namun demikian, Presiden juga menekankan bahwa program-program non-anggaran yang dapat memperkuat iklim investasi harus tetap menjadi prioritas kementerian dan lembaga.

"Arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non-anggaran ini harus terus didorong oleh Kementerian Lembaga. Karena investasi menjadi kunci dari pada pertumbuhan ekonomi selanjutnya," ujarnya.

(emy/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ekonomi RI Kuartal I: Belanja Pemerintah Seret, Swasta Ikut-ikutan