Serba-serbi 5 Hal Ihwal Isu Munaslub Golkar Buat Dongkel Ketum Bahlil

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta agar tidak semua hal dikaitkan dengan pihak Istana, termasuk pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar (Munaslub Golkar) dan memilih fokus pada pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan Prasetyo tersebut berkaitan dengan kabar Munaslub Golkar mencuat belakangan ini. Isu ini muncul saat kepemimpinan Bahlil Lahadalia belum genap menjabat satu tahun.

Prasetyo mengakui bahwa partai berlambang pohon beringin itu memang merupakan salah satu partai yang berkoalisi dan mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.Namun demikian, ia meminta segala dinamika yang terjadi di partai tersebut tidak dikaitkan dengan Istana, khususnya Presiden Prabowo.

Prasetyo meminta agar kebenaran dari isu tersebut ditanyakan langsung kepada pimpinan dan kader Partai Golkar. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi untuk menyelesaikan seluruh program yang dicanangkan Presiden agar pelaksanaannya merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Kita betul-betul sedang ingin fokus menyelesaikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah yang sudah berjalan, tetapi itu belum semuanya tereksekusi dengan merata di seluruh Indonesia, misalnya program makan bergizi gratis," kata Prasetyo.

2. Fokus Mengawal Program Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Meutya Hafid menyatakan tidak ada wacana Munaslub partai. Meutya mengatakan Golkar saat ini tengah fokus mengawal program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami ingin seluruh program Bapak Presiden dapat berdampak langsung ke masyarakat serta tersampaikan dengan baik. Tidak ada rencana untuk mengadakan Munaslub,” kata Meutya melalui keterangan tertulisnya, Senin, 4 Agustus 2025.

3. Upaya Memecah Solidaritas Partai 

Menurut Meutya, isu mengenai Munaslub maupun politik lainnya yang berkembang bagian upaya untuk memecah soliditas Partai Golkar. Menteri Komunikasi dan Digital ini menyebut Golkar mengawal pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif.

Bahlil menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar pada 20-21 Agustus 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu terpilih secara aklamasi menggantikan Airlangga Hartarto. Pergantian kepemimpinan di partai beringin saat itu ditengarai atas cawe-cawe mantan presiden Joko Widodo, meskipun Gokar maupun Istana berulang kali membantah kabar tersebut.

4. Penyegaran dan Penguatan Kepengurusan Tingkat Daerah 

Partai Golkar juga tengah melakukan penyegaran dan penguatan kepengurusan di tingkat daerah melalui Musyawarah Daerah (Musda). Meutya mengatakan Bahlil menargetkan seluruh Musda untuk 38 provinsi dapat selesai akhir tahun 2025 ini. “Sehingga tidak ada hubungannya dengan Munaslub atau isu-isu lain yang berkembang,” kata Meutya.

5. Bantahan Bahlil

Isu digoyangnya kepemimpinan Bahlil mencuat belakangan ini. Namun Bahlil sudah menepis isu keretakan di Golkar. “Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 3 Agustus 2025, dikutip Antara.

Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar Nusron Wahid juga menampik isu Munaslub Golkar tersebut. Nusron mengklaim kabar Munaslub Golkar yang dikaitkan dengan nama dirinya tidak benar.