Ribuan ASN di Jabar Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Ribuan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jabar terdata menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) milik pribadi. Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menyayangkan tunggakan PKB terjadi pada kendaraan milik pribadi ASN di Provinsi Jabar.

Berdasarkan data dari lingkungan Pemprov Jabar berformat Microsoft Excel berjudul ‘Data ASN Tunggakan Cutoff 20-07-25’. Data tersebut menunjukkan adanya ribuan kendaraan milik ASN di Provinsi Jabar yang belum melunasi kewajiban pajaknya hingga Juli 2025.

Rincian tunggakan kendaraan dinas tersebut antara lain, pejabat eksekutif top level sebanyak lima kendaraan, BKD 21 kendaraan, Bakesbangpol 17 kendaraan, BPBD 19 kendaraan, Bapenda 49 kendaraan, BP2D 10 kendaraan, BPKAD 22 kendaraan, BPSDM 20 kendaraan, Banhub 2 kendaraan, Bappeda 17 kendaraan, DBMPR 172 kendaraan, ESDM 68 kendaraan, Dishut 120 kendaraan, DKP 60 kendaraan, Disdukcapil 5 kendaraan, Dinkes 701 kendaraan, DKPP 55 kendaraan, Diskominfo 14 kendaraan, Diskuk 24 kendaraan, DLH 18 kendaraan, Disparbud 44 kendaraan, dan DPMD 23 kendaraan.

Selain itu, ada DP3KB 17 kendaraan, Dispora 35 kendaraan, DPMPTSP 31 kendaraan, Disdik 10.711 kendaraan, Dishub 48 kendaraan, Disperindag 56 kendaraan, Disbun 33 kendaraan, Dispusipda 26 kendaraan, Disperkim 45 kendaraan, Dinsos 56 kendaraan, DSDA 80 kendaraan, DTPH 242 kendaraan, Disnakertrans 75 kendaraan, Inspektorat 31 kendaraan, Satpol PP 40 kendaraan, dan Setda 139 kendaraan.

Menurut Erwan, ASN di Provinsi Jabar seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak. ‘’ASN harus beromitmen membayar pajak maupun cicilan kendaraan, dan harus memberikan contoh untuk masyarakat,” ujar Erwan sehabis menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Jabar, Selasa (12/8/25).

Erwan mengatakan, akan mendata keberadaan ASN yang menunggak pajak. ‘’Apakah ASN di tingkat provinsi atau di kota/kabupaten,’’ katanya.

Sekretaris Forum Penyelamat Dana Rakyat (FPDR) Poppy menilai, banyaknya ASN yang menunggak PKB cukup mengecewakan masyarakat. ‘’Aparat pemerintah seharusnya sadar, pajak kendaraan adalah sumber penting untuk membiayai pembangunan,’’ ujar Poppy kepada Republika.

Kondisi ini, kata Poppy, sangat bertabrakan dengan program sosialisasi PKB yang digaungkan pemerintah. Termasuk program pemutihan PKB yang digulirkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, belum lama ini. Tunggakan dari pejabat dan ASN tersebut, kata dia, akan berdampak pada pelayanan publik.

Poppy menuturkan, pejabat dan ASN yang menunggak tersebut, seharusnya berempati terhadap masyarakat yang bersusah payah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Poppy pun, mendesak adanya pengawasan ketat dan mekanisme pembayaran yang lebih disiplin. Menurutnya, integritas pemerintah di mata publik dipertaruhkan jika persoalan ini dibiarkan tanpa ada tindakan lebih lanjut.