Prof Harris: Sekolah Rakyat Pemutus Kemiskinan dan Pilar Ketahanan Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Harris Arthur Hedar mengapresiasi langkah konkret Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto atas terwujudnya pendirian 100 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 65 Sekolah Rakyat juga bakal beroperasi pada September 2025.

Menurut Harris, program itu dirancang dengan pendekatan holistik untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan tingginya angka putus sekolah. Dampaknya bukan hanya menyentuh siswa, sambung dia, melainkan juga keluarga dan masyarakat luas.

"Pendekatan yang holistik itu memiliki tujuan inti, yaitu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Karena keluarga miskin dengan anak putus sekolah sangat mungkin akan menghasilkan generasi miskin berikutnya. Di sinilah nilai strategis dari program ini," ujar Harris di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) itu menilai, pendidikan dengan model asrama bagi anak-anak miskin dan putus sekolah bukan hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga peningkatan taraf hidup anak-anak. Mereka bisa menikmati fasilitas akomodasi dan nutrisi yang layak dengan makan tiga kali sehari.

Harris menyebut, hal itu tentu meningkatkan kualitas hidup anak-anak, karena selain pendidikan akademik, mereka juga mendapatkan pembinaan karakter. "Sehingga output-nya adalah individu yang lebih sehat, terampil, dan berdaya saing," kata wakil rektor Universitas Jayabaya Jakarta tersebut.

Harris pum menekankan agar bangsa Indonesia memandang dengan jernih dan objektif kebijakan untuk memutus kemiskinan absolut itu. Menurut dia, seluruh program Presiden Prabowo, mulai Sekolah Rakyat hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dan ibu hamil, bermuara pada satu tujuan besar, yakni membangun ketahanan nasional.

"Salah satu aspek ketahanan nasional adalah kualitas sumber daya manusia. Itu yang dicapai melalui pendirian sekolah rakyat dan program makan bergizi gratis. Selain ketahanan energi, pangan, dan pertahanan keamanan, Presiden juga menekankan pembangunan manusia sebagai fokus utama," jelas wakil ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia itu.