
PAKAR Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memberi penguatan penuh terhadap posisi Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mempercepat kedaulatan pangan.
Ia mengatakan, urusan pangan sangat penting karena di dalamnya terdapat unsur politik dan kesejahteraan masyarakat, hingga keberadaan mafia beras yang hari ini disebut tengah melakukan perlawanan.
“Masalah beras ini bukan hanya kedaulatan pangan, tetapi masalah politik juga. Kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan bangsa juga ada di sini. Jadi kalau masalah kedaulatan pangan ini selesai masyarakat yakin bangsa ini dapat maju ke depan,” ujar Azmi dalam Forum Group Discussion (FGD) Beras Nasiobal di IPB Convention Center, Bogor, Jumat, 29 Agustus 2025.
Menurut Azmi, Kementan sebagai leading sector kemandirian pangan harus memiliki akses terhadap semua proses dalam memerangi kartel maupun mafia pangan. Jangan sampai, momentum ini terhenti oleh serangan mafia yang terus bergerak di sektor perberasan.
“Secara hukum kita harus berani mengungkapkan fakta fakta. Mereka itu (mafia beras) pakai topeng baik padahal moster merugikan hak rakyat. Jadi kita harus berani pasang border untuk melawan mereka. Dan menurut saya membangun sistem itu sama halnya dengan membangun masa depan. Kenapa? Ini golden time di mana Kementan berfungsi sebagai leading sektor swasembada pangan,” katanya.
Mengenai hal ini, Azmi mengatakan pentingnya edukasi pemerintah terhadap para pemuda, mahasiswa maupun komunitas lain dalam melawan serangan mafia beras yang diduga mengosongkan stok berasnya di ritel-ritel modern.
“Edukasi perlu kita lakukan baik dengan perguruan tinggi maupun komunitas sehingga serangan mafia tidak masuk. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita siapkan ketegasan, berani dan bermental,” katanya.
“Dan terakhir, penguatan kepada Kementan ini harus dilakukan supaya bisa bergerak optimal dan perlu ada zona batas yang menjadi mainan besar. Perlu registrasi ke depan agar pertanian dan perberasan semakin kuat,” jelasnya. (H-1)