Presiden Prabowo Subianto merespons soal pengumuman Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi. Blok Ambalat merupakan sebuah blok laut yang sudah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia.
”Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikad baik dari dua pihak,” kata Prabowo kepada wartawan usai hadiri acara Konvensi Sains dan Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) di Sabuga ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8).
Adapun alasan Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi adalah karena penamaan Blok Ambalat merupakan nomenklatur Indonesia.
Sementara, Malaysia mengeklaim wilayah yang menjadi konflik -- termasuk Blok ND6 dan ND7 -- terletak di wilayah maritim Malaysia sebagaimana tercantum dalam Peta Baru 1979 dan ditegaskan oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) 2002 yang memberikan kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia.
Prabowo menegaskan, hal tersebut agar diselesaikan dengan damai. “Intinya kita mau penyelesaian yang baik,” tegasnya.
Konflik Blok Ambalat Disinggung di Pertemuan Prabowo-Anwar Ibrahim
Konflik Blok Ambalat termasuk salah satu isu yang disinggung dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka pada 27 Juni yang lalu. Prabowo menyinggung ingin melakukan kerja sama ekonomi dengan Malaysia di Blok Ambalat lewat mekanisme pengelolaan bersama (joint development).
"Contoh masalah Ambalat kita sepakat sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita juga ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development," kata Prabowo.
Hal itu pun disepakati Anwar Ibrahim. Menurutnya, permasalahan di Blok Ambalat harus segera diselesaikan.
"Maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, joint development authority, walaupun di kawasan Ambalat. Karena kalau kita tunggu selesai, kadang mungkin mengambil masa dua dekade lagi," kata Anwar.
"Jadi kita memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan hasil supaya memberikan keuntungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh, di perbatasan," lanjutnya.