Potensi Kerugian Negara di Kasus Korupsi Pasar Cinde Palembang Capai Rp 1 T

Tiang pancang yang tersisa di area pembangunan Pasar Cinde Palembang yang mangkrak, Minggu (13/4/2025) Foto: abp/urban id

Kejati Sumsel mengungkap estimasi kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kerja sama pemanfaatan aset daerah di kawasan Pasar Cinde Palembang. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Umaryadi, menjelaskan bahwa angka fantastis ini merupakan hasil kalkulasi dari sejumlah komponen kerugian, termasuk hilangnya bangunan cagar budaya, penarikan dana dari masyarakat, hingga pemotongan pajak daerah secara ilegal.

“Ahli cagar budaya menaksir nilai kerugian akibat hilangnya bangunan asli Pasar Cinde mencapai Rp892 miliar, yang dihitung berdasarkan nilai sejarah dan fisik bangunan,” ujar Umaryadi dalam konferensi pers di Kantor Kejati Sumsel, Senin (7/7/2025).

Bangunan kios yang tidak selesai di kawasan Pasar Cinde Palembang, Minggu (13/4/2025) Foto: abp/urban id

Selain itu, terdapat kerugian dari penarikan uang oleh pihak pengembang kepada pembeli kios Pasar Cinde yang tidak sesuai aturan. Estimasinya mencapai Rp43,9 miliar.

“Komponen lain yang menambah kerugian adalah pemotongan 50 persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Palembang, Harnojoyo, melalui Peraturan Wali Kota. Seharusnya pemerintah menerima Rp2,2 miliar, namun hanya mendapat Rp1,1 miliar. Sisanya menjadi kerugian negara,” jelasnya.

Meski angka total kerugian yang disampaikan telah mencapai Rp1 triliun, Umaryadi menekankan bahwa proses audit dan perhitungan kerugian negara masih terus berlangsung.

Dalam perkembangan terbaru kasus ini, Kejati Sumsel menetapkan eks Wali Kota Palembang, Harnojoyo sebagai tersangka kelima, setelah sebelumnya menetapkan empat tersangka lainnya pada Rabu (2/7/2025), yakni Alex Noerdin – mantan Gubernur Sumsel, Raimar Yousnandi – Kepala Cabang PT Magna Beatum, Edi Hermanto – Ketua Panitia Pengadaan Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS), Aldrin Tando – Direktur PT Magna Beatum.

Kasus ini bermula dari kerja sama proyek revitalisasi Pasar Cinde Palembang melalui skema BGS antara Pemprov Sumsel dan PT Magna Beatum pada 2016–2018. Namun proyek tersebut mangkrak, dan bangunan asli yang memiliki nilai cagar budaya justru dihancurkan.