Politikus PDIP Sindir Rangkap Jabatan Dua Pembantu Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Sofyan Tan menyindir rangkap jabatan dua pembantu Presiden Prabowo Subianto. Sindirian politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu keluar dari mulutnya ketika rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025,

Oleh pimpinan Komisi X, Sofyan diberikan kesempatan untuk mendalami pemaparan lembaga yang dipimpin Menteri Brian Yuliarto dan wakilnya, Stella Christie, soal rencana kerja dan anggaran atau RKA tahun depan. Ia kemudian memberikan selamat atas jabatan baru Brian sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

Dua hari lalu, Presiden Prabowo Subianto melantik Brian untuk memimpin badan baru tersebut. Menurut Sofyan Tan, jabatan baru itu menunjukkan bahwa kepercayaan Prabowo kepada Brian semakin besar. Efeknya, kata dia, anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meningkat. 

“Tidak heran dapat tambahan anggaran Rp 5,5 triliun.  Selamat, ini kepercayaan. Kalau minta tambahan Rp 5,9 triliun, mungkin masih bisa dapat karena disayang, Pak,” ucap Sofyan 

Semula, pagu anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun depan Rp 55,4 triliun. Angka tersebut kemudian naik menjadi Rp 61 triliun. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Brian sempat mengusulkan kenaikan anggaran lagi sebesar Rp 5,9 triliun.

Di hadapan anggota DPR lain, Sofyan Tan juga menyinggung Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie yang tak hadir dalam rapat. Stella kini merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi. “Mbak Stella dapat juga. Wakil Menteri, dia juga menjadi Komisaris PT Pertamina. Berarti gajinya lumayan itu,” ujar Sofyan.

Ia lantas membandingkan apa yang diperoleh dua pembantu Prabowo itu dengan anggota DPR yang acap mendapat cacian masyarakat. Belakangan, anggota parlemen mendapat kritik keras lantaran menerima tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan.

Padahal, kata dia, tunjangan tersebut bentuk kompensasi karena anggota tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan. Angka tunjangan itu dinilai terlalu berlebihan hingga memicu aksi demonstrasi di gedung parlemen pada Senin, 25 Agustus 2025.

“Kalau kami wakil rakyat selalu dihujat, disorot, dari rumah jadi enggak punya rumah sekarang,” kata Sofyan.